Ini Syarat Untuk Menjadi Menteri Kabinet Jokowi

    9
    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-
    Ketua MPR Bambang Soesatyo  mengatakan, penolakan dan keberatan masyarakat atas keputusan maupun kebijakan pemerintah atas beragam persoalan harus menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempatkan para pembantu agar menteri-menterinya di periode kedua kabinet pemerintahannya. "Itu menjadi bukti masyarakat yang cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat," ucap Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (6/10).

    Oleh karena itu, pada periode pemerintahan  selanjutnya Presiden Jokowi diminta harus memilih calon menteri yang memiliki sensitivitas tinggi dan responsif. "Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah," imbuhnya.

    Iapun mencontoh dinamika yang terjadi di daerah yang masing-masing memiliki masalah dan tubtutan berbeda. Sebab diakuinya aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda. "Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala sesuatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," terang Bamsoet.

    Berkaitan dengan itu dalam memilih sosok menteri memang hak prerogatif presiden. Namun, menurut dia, Jokowi perlu mengutamakan sosok pekerja keras, responsif, dan komunikatif untuk calon menterinya.

    Ia juga memahami  bahwa menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (parpol) maupun para profesional. Namun, karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor. Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat. "Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," ujarnya.

    Bamsoet menegaskan pentingnya syarat-syarat tersebut untuk mencari sosok menteri di pemerintahan. Jadi, hasil kerja nyata pemerintah pada periode berikutnya dapat ditingkatkan. "Hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bakti terdahulu harus lebih ditingkatkan," tegasnya.

    Sejatinya tuntutan agar lebih responsif juga tidak hanya untuk pemerintah. Sebab lembaga parlemen selaku mitra kerja pemerintah yaitu DPR, MPR dan DPD RI pun harus semakin proaktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah. "Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan kita. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD," tandasnya. (har)