Puan Yakinkan, DPR bukan Tukang Stempel Pemerintah

    9
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Ketua DPR RI Puan Maharani meyakinkan, ke depan lembaga yang digawanginya hanya akan menjadi juru legal alias tukang stempel kebijakan pemerintah.

    Penegasan disampaikan Puan menjawab kekhawatiran masyarakat karena posisi Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan saat ini yang memiliki kesamaan partai dengan Puan yaitu PDIP. "Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif harus dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun bukan berarti kita (DPR) itu juga kayak tukang stempel," kata Puan di Kompleks MPR / DPR, Senayan, Jakarta, Selasa ( 8/10).

    Didampingi para Wakil Ketua DPR yaitu Rachmat Gobel , Sufmi Dasco Ahmad, dan Aziz Syamsuddin, Puan sempat melakukan peninjauan Kawasan Kompleks Parlemen, dalam kapasitas mereka sebagai pimpinan DPR RI saat ini.

    Puan berjanji kepentingan rakyat dan negara harus diutamakan dari kepentingan pribadi dan kelompok.  Oleh karena itu, DPR yangh salah satu fungsinya mengawasi jalannya pemerintah agar pemerintah bekerja sesuai ketentuan dan aturan berlaku. "Kalau ada kebijakan pemerintah yang menyalahi aturan dan merugikan rakyat, maka harus dikritisi," imbuhnya.

    Banyak hal diungkap putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu antara lain protes atau demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa kepada dewan.

    Iapun mempersilahkan apabila ada kelompok di masyarakat merasa keberatan dengan keputusan DPR untuk menyuarakannya secara langsung ke Senayan. "Selama protes itu berjalan tertib, sopan, dan tidak anarkis, kita persilakan dan bicara untuk mencari solusi masalah yang kita hadapi bersama," tegas Puan.

    Soal dinamika politik yang terjadi di DPR, Puan menilai tensinya bisa naik dan bisa turun. Menurutnya itu satu hal yang biasa dalam politik. Hanya saja semua harus berkomitmen yang sama untuk terus menjaga silaturahmi dan gotong-royong, menjaga NKRI dan tidak tercerai-berai antar kelompok masyarakat akibat perbedaan sikap politik. "Semua harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Bahwa parpol sebagai pilar demokrasi mesti ada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat itu secara bersama-sama," tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, berjanji akan kembali membahas RKUHP (Rancangan Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana) secara transparan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. "Kami akan bahas di Komisi III DPR dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Demikian juga RUU yang lain yang dianggap kontroversi," kata politisi Golkar itu. (har)