Teluk Benoa Ditetapkan Sebagai Kawasan Konservasi Maritim

    13
    DENPASAR (Bisnisjakarta)-
    Jalan panjang kisruh terkait kawasan Teluk Benoa, kini berakhir, menyusul keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti tertanggal 4 Oktober 2019 lalu. Dalam keputusan bernomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di
    Peraian Provinsi Bali menyatakan kawasan Teluk Benoa dijadikan sebagai kawasan konservasi maritim.Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Sekda Dewa
    Indra dan Kadis Perikanan dan Kelautan Prov.Bali Made Sudarsana dalam jumpa pers di Jaya Sabha Denpasar, Kamis (10/10).

    Gubernur Koster menyampaikan pihaknya baru saja menerima utusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyampaikan telah keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI terkait kawasan Teluk Benoa.

    Di dalam Keputusan Menteri tersebut juga terdapat lampiran peta Teluk Benoa yang dijadikan sebagai kawasan konservasi. Dan ini harus ada tandatangan dari Gubernur. “Saya sudah tandatangan tadi pagi. Saya juga sudah telpon Ibu Menteri untuk mengkonfirmasi,” kata Koster.

    Adapun keputusan itu berisi lima poin penting. Di antaranya pertama
    menetapkan peraian Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim. Kedua, daerah perlindungan budi daya maritim Teluk Benoa dikelola
    sebagai daerah perlindungan budaya maritim Teluk Benoa di peraian Prov. Bali.

    Ketiga, luasan daerah perlindungan budaya maritim tersebut mencapai 1.243,41 hektar, meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter (sikut Bali, telung tapak ngandang) dan zona pemanfaatan terbatas.

    Kemudian pada poin keempat, Gubernur Koster menyebutkan daerah perlindungan budaya maritim Teluk Benoa tersebut sebagaimana tercantum
    dalam lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

    Dan poin kelima, yakni menunjuk Pemprov Bali melakukan
    pengelolaan daerah perlindungan budaya maritim Teluk Benoa meliputi penunjukan organisasipengelola, penyusunan dan penetapan rencana
    pengelolaan dan peraturan zonasi kawasan konservasi maritim, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

    Keputusan Meteri ini, kata Gubernur Koster, merupakan respon atas
    Surat Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI No
    523.31/1678/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019 perihal usulan penetapan kawasan konservasi maritim (KKM) Teluk Benoa.

    Dalam surat tersebut, Gubernur mengusulkan agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim sesuai dengan hasil konsultasi publik pada 6 September 2019 yang dihadiri para sulinggih, bendesa adat, yang memanfaatkan perairan Teluk Benoa, kelompok ahli, LSM, asosiasi serta para pemangku kepentingan lainnya.

    Dalam kesempatan ini Gubernur Bali menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI atas kebijakan yang berpihak kepada
    kepentingan dan aspirasi masyarakat Bali, ForBALI, Pasubayan Desa Adat, serta elemen masyarakat lainnya termasuk media massa yang telah
    dengan gigih berjuang untuk menjadikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

    Dikatakan, dengan keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini, upaya dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali semakin nyata dapat diwujudkan sesuai visi, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. "Kita tidak perlu lagi tergoda untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan polemik di masyarakat terkait adanya rencana reklamasi di Teluk Benoa. Dengan surat ini selesai itu persoalan,” ujarnya. (kmb)