Saat Pelantikan Jokowi, Mahasiswa Dilarang Demo

    17
    JAKARTA (Bisnisjakarta)- 

    Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 di Kompleks MPR/DPR/DPD RI dipastikan bersih dari kegiatan unjuk rasa. Keputusan tersebut disepakati pimpinan tiga lembaga parlemen, Polri, TNI dan BIN. "Terkait keamanan pada tanggal tersebut (pelantikan presiden), beberapa tempat akan kami clearance, untuk bisa tidak adanya orang hadir di gedung MPR dan DPR ini, agar pelaksanaan pelantikan berjalan baik," ucap Ketua DPR RI Puan Maharani usai Rapat Koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) di Kompleks Parlemen, Senayan. Jakarta, Senin (14/10).

    Untuk memastikan keamanan di sekitar kawasan parlemen tersebut, akan dikerahkan sebanyak 30 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, dan pihak terkait antara lain pengaman dalam (Pamdal) DPR, serta Polisi Pamong Praja (Pol PP). "Jumlah personel yang disiagakan itu, nantinya akan menyisir kawasan ring satu dan ring dua, di sekitar Kompleks Parlemen. Tentunya (pengamanan) sudah akan diatur, sehingga pelaksanaan (pelantikan) bisa berjalan dengan baik," imbuh Puan.

    Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin juga disepakati dilaksanakan pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Puan menjelaskan dalam beberapa hari ke depan, tahapan penyelenggaraan acara pelantikan akan terus dimatangkan dengan pimpinan MPR dan DPD RI.

    Di tempat sama, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan sesuai instruksi, TNI bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah menyiapkan perimeter di sekitar Kompleks Parlemen. Penerapan perimeter ini sama seperti saat menghadapi unjuk rasa mahasiswa, beberapa waktu lalu. "Kita sudah menyiapkan perimeter di sekitaran Kompleks Parlemen. Kita sudah menyiapkan pengamanan seperti halnya kita menghadapi unjuk rasa beberapa saat yang lalu. Jadi tidak ada yang spesifik, kami mengimbau kepada pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR,” kata Pangdam Jaya.

    Ketua MPR RI Bambang menegaskan larangan unjuk rasa saat pelantikan Presiden dan Wakil Presien Jokowi-Ma'ruf  Amin diberlakukan untuk menciptakan suasana yang aman, damai dan khidmat saat pelantikan berlangsung. "Bukannya MPR RI ingin melarang, namun sebagai sesama anak bangsa, kami mengetuk kebesaran hati adik-adik mahasiswa maupun masyarakat yang ingin berdemonstrasi di acara pelantikan, bisa mengatur ulang demonstrasinya ke lain waktu," kata Bamsoet, panggilannya.

    Bagaimanapun,  sambung politisi Partai Golkar ini acara pelantikan Presiden Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya ini akan menjadi sorotan dan perhatian dunia, sehingga diperlukan kerjasama baik sesama anak bangsa. "Sehingga proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan presiden-wakil presiden bisa berjalan khidmat. Ini juga menyangkut nama baik bangsa di mata dunia," tegas Bamsoet. (har)