PAN, PKS, dan Demokrat Tak Diikutsertakan dalam Kabinet

    22
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menyertakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju.
    Ketiga pimpinan partai tersebut mengakui bukan menjadi bagian dari partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
    Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN) Eddy Soeparno mengatakan karena bukan menjadi partai pengusung maka PAN juga tidak pernah berharap atau meminta alokasi kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
    "Kami menyadari sepenuhnya bahwa Pilpres itu, kami tidak mendukung pasangan 01 dan kami sampaikan saat mendukung Jokowi, kami lakukan secara konsisten, tidak ada imbal balik atau harapan imbal balik apapun," kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10) kemarin.
    Terkait sikap PAN ke depan, Eddy mengatakan partainya akan bersikap proporsional. Yaitu akan mendukung kebijakan pemerintah yang bersifat positif, di sisi lain tetap memberikan masukan yang konstruktif, kritis, dan objektif.
    "PAN menyatakan siap bekerja sama. Kalau sifatnya untuk kebaikan tentu kami dukung," ucap Eddy.
    Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partainya menghormati keputusan Jokowi yang tidak menyertakan Demokrat dalam jajaran kabinet meskipun dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sempat ada ajakan dari Presiden Jokowi agar Demokrat ikut bergabung dalam pemerintahannya.
    "Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-pemilu 2019 yang lalu, Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," ungkap Hinca.
    Soal sikap ke depannya apakah akan menjadi oposisi atau tidak, Hinca mengatakan sikap resmi Demokrat akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PD susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan resminya. Hanya Hinca belum menyebut kapan dan di mana pidato politik itu akan dilakukan.
    "Pada prinsipnya Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya," kata Hinca.
    Berkaitan dengan itu, Hinca meminta seluruah kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri. "DPP PD mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apapun berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif," tegas Hinca yang duduk kembali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
    Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)
    Aboebakar Alhabsyi mengatakan hingga saat ini PKS masih konsisten berada di luar pemerintah, sehingga tidak akan pernah terkejut apabila tidak disertakan dalam Kabinet Indonesia Maju.
    Iapun lebih menanggapi personal menteri-menteri yang dipilih Jokowi.
    "Saya mengapresiasi susunan Kabinet yang diumumkan tadi dari 38 (34 menteri dan 4 lembaga setingkat menteri), sebanyak 21 berasal dari kalangan profesional," ujarnya.
    Dengan demikian, apabila diprosentase maka berarti setidaknya ada 55% para menteri berasal dari kalangan profesional, sedangkan sisanya sebanyak 45% berasal dari partai politik. Meskipun, menurut Aboebakar bisa saja yang dari partai politik juga profesional di bidangnya.
    Ia juga mengapresiasi diambilnya nama nama profesional yang sangat jauh dari dunia politik. Seperti penunjukan dr Terawan sebagai Menteri Kesehatan, praktisi media massa Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, serta pengusaha Eric Thohir sebagai Menteri BUMN.
    "Bisa jadi banyak ide besar dan kreatif yang mereka bawa untuk mengembangkan kementerian. Saya kira ini adalah langkah berani dari presiden yang bisa membawa harapan baru bagi masyarakat," kata Ketua DPP PKS ini.
    Selain itu, sejumlah menteri yang dipercaya kembali seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diakui memiliki kemampuan mengelola di bidang keuangan, atau Retno L. Marsudi yang kembali memimpin Kementerian Luar negeri.
    "Nama-nama tersebut pasti tidak akan diragukan oleh publik, karena selama ini dinilai memiliki kinerja yang baik," ujarnya.
    Namun,ia juga mengkritik masuknya prosefional muda CEO GoJek Nabiel Makarim sebagai Mendikbud Dikti. "Ini tentunya publik bertanya latar belakang penunjukan pebisnis sebagai menteri pendidikan," kata Aboebakar.
    Meski tidak meragukan kemampuan Nadiem Makarim dalam mengelola bisnis, namun penempatan Nadiem sebagai Mendikbud Dikti dinilai tidak tepat. "Saya mengkhawatirkan nasib dunia pendidikan kita kedepan. Padahal sektor pendidikan yang sangat menentukan masa depan bangsa," ucap Aboebakar. (har)