Badan Komunikasi Papua Dibentuk, Ini Tujuannya

    19
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Meski mereda, namun mengendapnya penangan di Papua sesungguhnya hanya penyelesaian di permukaan saja. Para anggota DPR dan DPD RI yang berasal dari Papua dan Papua Barat pun membentuk sebuah wadah yang dinamakan 'Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat' untuk menjadi jembatan bagi pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan persoalan yang belum tuntas. "Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata anggota DPD RI dari dapil Papua Yorris Raweyai di Gedung DPR Jakarta, Jumat (25/10).

    Yorris yang dinobatkan sebagai ketua badan komunikasi itu mengaku mendapat persetujuan dari 21 orang yang terdiri dari anggota DPR/DPD dapil Papua – Papua Barat, dengan rincian delapan anggota DPD dapil Papua dan Papua Barat. Delapan anggota DPR dapil Papua.

    Ke depan badan yang akan masuk dalam lembaga fungsional MPR RI itu, menurut Yorris akan terus memberikan masukan kepada pemerintah pusat, juga DPR dan DPD, misalnya tentang pendekatan militeristik yang sudah seharusnya dihentikan dalam menangani Papua. "Psikologis masyarakat Papua terganggu jika terus menerus dilakukan dengan militeristik, baru bangun sudah ada polisi dan tentara di mana-mana. Saat rusuh di Wamena itu di Papua, bukan hanya warga lain yang menjadi korban. Ada 118 orang Papua ikut menjadi korban," ujar Yorrys yang juag Ketua Komite II DPD RI.

    Sementara itu, anggota DPR RI  Komaruddin Watubun selaku Wakil Ketua Badan Komunikasi mengatakan pihaknya mengedepankan dua prinsip dalam persoalan ini yaitu prinsip prikemanusiaan dan prikeadilan. "Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya," ungkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

    Di tempat sama, Anggota DPD RI dari dapil Papua Barat Filep Wamafma mengatakan fokus utama wadah adalah menyelesaikan apa yang belum disentuh dan diselesaikan pemerintah. "Karena persoalan Papua memiliki histori (sejarah) panjang, tapi belum bisa menemukan satu konsep dan bisa berakhir pada pembangunan, baik manusia atau lainnya," terang Filep. (har)