DPD-Pers Berperan Kawal Demokrasi

    12
    SURABAYA (Bisnisjakarta)-
    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan peran DPD dan pers adalah sama. Yaitu sama-sama memperjuangkan dan mengawal demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat daerah. "Tanpa pers, masyarakat akan sulit mendapatkan informasi tentang hasil dan keputusan DPD RI yang terkait langsung dengan kepentingan daerah. DPD RI dan Pers, sebenarnya mempunyai peran yang sama, yaitu mengawal berlangsungnya demokrasi di negeri kita ini,"  ucap La Nyalla pada acara diskusi bertema  "Sinergitas DPD RI dan Insan Pers Guna Penguatan Peran DPD RI dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah" di Surabaya, Jawa Tinur, Jumat (1/11).

    Acara juga dihadiri lengkap tiga Wakil Ketua DPD RI yaitu Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin. Selain itu juga  Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Ketua Komite IV DPD RI Elviana, Ketua PURT Habil Alwi, Ketua BAP DPD RI Selviana Murni, Sekjen DPD RI Reydonezar Moenek (Donny)  dan anggota DPD RI lainnya.

    La Nyalla mrnjelaskan DPD RI lahir dari konsensus demokrasi dan amanat refomaai nasional yang tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen yang sudah dilakukan sebanyak empat kali. Prmbentukan DPD RI merupakan wujud perlunya wqdah untuk mengakomdir  kepentingan masyarakat daerah sekaligus sebagai peran politik daerah, maka sinergitas dengan pers sebagai suatu kebutuhan.

    Menurut La Nyalla,  tanpa pers, masyarakat akan sulit mengetahui kinerja DPD RI. Kaŕena itu DPD dan pers mempunyai peran sama untuk kepentingan rakyat. "Saya ucapkan terima kasih para wartawan yang telah ambil peran begitu tinggi dalam memberitakan kerja-kerja DPD RI kepada masyarakat," ujarnya.

    Dia meminta tiap anggota DPD RI membawa isu-isu dan peristiwa-peristiwa di daerah ke tingkat nasional dan bukan sebaliknya. "Anggota DPD RI harus mencermati, mengidentifikasi, dan mencari solusi untuk daerah. Sehinģga DPD RI akan menjadi katalisator masyarakat daerah," ungkapnya.

    Hal itu sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi yang akan membangun Indonesia dari daerah pinggiran agar tercipta pemerataan pembangunn untuk seluruh rakyat di daerah. "Maka, kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi keharusan agar kerja-kerja DPD RI ini benar-benar dirasakan masyarakat," tandasnya. (har)