Golkar Ingatkan Penguasa, Jangan Intervensi Munas

    12
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Partai Golkar mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Beringin yang akan berlangsung 3-5 Desember 2019 mendatang. Salah satu agenda Munas Partai  Golkar tersebut adalah memilih Ketua Umum untuk periode lima tahun ke depan.

    Penegasan disampaikan terkait isyarat dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-55. "Jangan ada intervensi. Kami tahu persis siapa yang pantas memimpin Golkar," kata Politisi senior Partai Golkar Ahmadi Noor Supit di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/11).

    Hadir pula dalam deklarasi itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska, Robert Joppy Kardinal dan lain-lainnya.

    Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan kesolidan dan komitmen di internal Golkar harus dijaga bersama-sama karena kalau Golkar guncang maka pemerintah juga ikut guncang. "Dengan tidak melarang Ketua umum Parpol merangkap jabatan sebagai menteri diartikan sebagian kalangan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk kembali memimpin Golkar," ucap Ahmadi.

    Menurutnya, kalau Presiden Jokowi mempercayakan satu kementerian dipimpin oleh kader Golkar maka kader tersebut harus benar-benar menggunakan waktunya untuk bekerja memperbaiki kondisi ekonomi, bukan mengurus partai. "Jangan sampai waktunya tidak full. Kami juga tidak ingin orang yang kita kirim tidak bertanggung jawab karena menyangkut marwah Partai Golkar dan kalau sudah diberi tanggung jawab jangan setengah-setengah," ucap Ahmadi merujuk pada posisi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menurutnya, kalau Airlangga fokus di Kabinet bisa menjadi kenyataan justru pemerintah pasti akan terbantu.

    Sebelumnya Presiden jokowi mengatakan Partai Golkar sudah menjadi tulang punggung pemerintahan saat ini sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden 2019.

    Oleh karena itu, menurut Jokowi jika terjadi guncang di tubuh parpol yang akan menggelar musyawarah nasional (Munas) pada Desember mendatang, maka akan merembet ke pemerintahan. "Jadi keguncangan, misalnya ada keguncangan di Golkar sedikit, itu pemerintah kita juga ikut. Golkar guncang dikit, pemerintah ikut guncang dikit juga," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-55 Golkar, Rabu (6/11). (har)