Amandemen UUD 1945 untuk Menjawab Perubahan Zaman

    9
    DENPASAR (Bisnisjakarta)-
    Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan  setelah 20 tahun amandemen UUD 1945, saat ini terjadi dinamika dan perubahan sosial dan muncul tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu, amandenen dilakukan untuk mereapon atau menjawab perubahan dan tantangan baru. "Tugas MPR adalah mengkaji apakah konstitusi ini masih adaptif, responsif, dengan tuntutan dan perkembangan jaman," kata Benny dalam kegiatan Press Gathering yang mengambil tema 'MPR Rumah Kebangsaan' yang diselenggarakan di Bali,  15-17 November 2019.

    Diskusi dalam rangkaian kegiatan press gathering Pimpinan MPR dengan koordinatoriat wartawan parlemen ini menghadirkan narasumber pimpinan fraksi dan kelompok DPD di antaranya Benny K Harman (F-Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (F-PKS),  Taufik Basari (F-Partai Nasdem),  Syafrudin (F-PAN),  Arwani Thomafi (F-PPP),  dan Instiawati Ayus (Kelompok DPD).

    MPR, sambubg Benny, sedang berusaha menjawab perubahan itu denvab koridor  perubahan yang akan dilakukan tidak boleh melewati batas-batas koridor Empat Pilar MPR. "Kalau ada kehendak melakukan perubahan konstitusi maka hal itu merupakan tuntutan jaman. Bukan sesuatu yang aneh.  Tapi kita mau perubahan ke arah mana? Apakah perubahan hanya untuk kepentingan sesaat?  Atau apakah perubahan hanya untuk kelompok tertentu?" imbuhnya.

    Benny menyebutkan beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pertama, ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman itu adalah ketidakadilan dan kemiskinan.  Kedua, ancaman terhadap demokrasi.  Ada kompetisi antara demokrasi individual dan demokrasi komunal.  "Ini harus menjadi kajian di MPR," ujar anggota MPR/DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

    Ketiga,  berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. Keduanya adalah paham yang berbahaya bagi Indonesia.  Sekularisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi Pancasila.
    Keempat, kita mengakui kebhinnekaan sebagai identitas dan realitas bangsa Indonesia. Yang menjadi kerisauan adalah munculnya kompetisi antar kelompok untuk mendominasi visi dan misi bangsa ke depan. "Inilah yang akan kami kaji dengan semangat kebersamaan dijiwai nilai-nilai Empat Pilar MPR," katanya.

    Untuk menjawab tantangan-tantangan kebangsaan itu,  Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan MPR perlu lebih membumikan Pancasila terutama di kalangan mileneal. Menjadi tugas alat kelengkapan di MPR seperti Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian untuk membuat format sosialisasi Empat Pilar MPR yang pas untuk kalangan milenial.
    "Jadi tidak sekadar sosialisasi Empat Pilar tapi format yang pas untuk generasi muda. Ini menjadi tantangan MPR dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat," katanya.

    Sementara itu Ketua Kelompok DPD Instiawati Ayus menegaskan DPD mendukung agenda politik dan agenda ketatanegaraan MPR. Namun DPD belum bisa menyampaikan isu dan materi terkait amendemen UUD. "Nanti akan disampaikan pada ranah rapat gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD," katanya. (har)