Pemerintah Tawarkan Proyek Infrastruktur ‘5 Bali Baru’ kepada Investor Jepang

    19
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Sebagai kelanjutan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi bisnis Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia Association (Japinda), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima para delegasi Japinda yang dipimpin langsung oleh Mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda Yasuo guna membicarakan proyek strategis sektor transportasi yang berpeluang dikerjasamakan dengan Jepang. "Banyak proyek yang kita bahas yaitu tentang MRT, Pelabuhan Patimban, Kereta Jakarta-Surabaya, dan peluang kerjasama dalam dukungan sektor  transportasi di destinasi wisata super prioritas 5 bali baru, dan lain sebagainya,” jelas Menhub usai pertemuan di Jakarta, Kamis (21/11).

    Menhub menjelaskan, dari proyek-proyek yang dibahas, terdapat tiga proyek prioritas yang dikerjasamakan dengan Jepang yaitu : Pelabuhan Patimban, MRT Fase II (Bundaran HI-Ancol Timur) dan Fase III (koridor timur-barat, Cikarang-Balaraja), serta Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

    Terkait kerjasama Proyek Pelabuhan Patimban, Menhub mengungkapkan, Pelabuhan Patimban akan beroperasi tahun depan dengan kerjasama pengelolaan Terminal pusat ekspor-impor kendaraan atau produk otomotif (car terminal). Kemudian terkait MRT tahap kedua, saat ini masih dalam tahap finalisasi desain dan diharapkan dapat dimulai pembangunannya tahun depan.

    Terkait dengan MRT Fase III, Menhub menyebut saat ini masih dalam tahap studi dan diharapkan dapat dimulai pembangunannya pada 2022. Sedangkan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai 2026 atau lebih cepat.

    Menhub mengungkapkan, perkiraan nilai investasi ketiga proyek prioritas ini yaitu proyek Pelabuhan Patimban membutuhkan dana kurang lebih Rp 30 triliun. Sedangkan untuk proyek MRT fase kedua nantinya membutuhkan dana kurang lebih Rp 15 triliun dan fase ketiga sekitar Rp 30 triliun. Sedangkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya Menhub memperkirakan dibutuhkan anggaran Rp 80 triliun.

    Selain ketiga proyek itu, Menhub juga membicarakan peluang kerjasama proyek-proyek lainnya seperti pembangunan Bandara Bali Utara, pengelolaan Bandara Sam Ratulangi Manado, pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung, dan pembangunan infrastruktur transportasi di Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur seperti pengembangan Bandara Balikpapan dan pembangunan jalur kereta api bertenaga listrik sepanjang 40-50 kilometer dari Balikpapan ke ibu kota negara.

    Menhub juga membahas mengenai kesempatan tenaga kerja Indonesia di sektor transportasi seperti pilot dan nakhoda bisa punya kesempatan untuk bekerja di Jepang. "Semoga peluang kerjasama ini memberikan dampak yang baik bagi proyek strategis sektor transportasi di Indonesia,” ujarnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Djoko Sasono, Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, Duta Besar Jepang Masafumi Ishii, sejumlah pejabat di Lingkungan Kemenhub, dan sejumlah delegasi bisnis Jepang. (son)