Realisasi Rusunami DP Rp 0 REI DKI Siap Kerjasama dengan Pemprov

    18
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta menyatakan adanya peluang kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp0 dengan beberapa syarat yang harus dilakukan pemerintah. "Yang sederhananya lahannya itu sebaiknya di lahan pemerintah karena nilai yang bisa dibebankan kan terserah pemerintah, tapi kalau dibebaskan kepada pengembang untuk memperoleh lahan, kendalanya kita selalu lahan yang harganya mahal," ucap Ketua DPD DKI Jakarta Amran Nukman di Jakarta, Rabu (19/12).

    Selain itu, kata dia, jika Pemprov DKI ingin bekerjasama dengan swasta, maka perizinan dipercepat dengan biaya seminimal mungkin. Karena jika hal tersebut dibebankan kepada swasta maka pengurusan izin memakan waktu lama dan biasanya dipungut biaya yang tinggi. "Ketiga, dibantu kemudahan masyarakat untuk memperoleh, jadi dari sisi syarat-syaratnya. Kalau sifatnya kita membantu pemerintah, harus ada peran pemerintah di situ. Kalau tidak jualan umum saja biasa dengan mekanisme yang kami bikin sendiri," kata Amran.

    Amran juga mengatakan pengusaha real estate atau perumahan sendiri sudah pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta di mana sekitar dua tahun lalu, terjalin kerja sama dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

    Saat itu, pengembang menyampaikan bahwa ada beberapa porsi yang harus dikerjakan Pemprov DKI seperti pada poin di atas seperti penyediaan lahan. "Kalau lahan kita, kita belinya komersial loh harga Rp10 juta per meter. Padahal kalau bangun rusunami DP Rp0 itu pantasnya masih di bawah Rp5 juta semeter. Kalau begitu kami mungkin jual harga Rp600 juta per unit gitu sementara kan dari Pemprov maksimal 330. Jadi program bisa berjalan kalau ada partisipasi bersama," kata Amran.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, pihaknya bakal bekerja sama dengan swasta untuk memfasilitasi rumah susun sederhana milik rusunami DP Rp0.

    Hal ini karena dipicu pemangkasan dana talangan untuk uang muka pembelian rusun tersebut sebesar Rp1,5 triliun dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020. "Dari sekian jumlahnya menjadi tinggal Rp500 miliar di 2020. Kondisi ini memacu kami agar dari sektor swasta mana, yang mau bergabung lagi," ucap Kelik.

    Ia menyebutkan dinasnya akan memetakan pihak swasta yang mau bekerjasama mendukung pembangunan ini agar terus berjalan. "Hanya kami mau memetakan dulu nih, swasta mana yang mau mendukung pembangunan ini. Jadi semangat kami pendaftaran kami akan terima. Tidak ada pada istilahnya, intinya program jalan terus. Sambil kami nanti mencari mana yang bisa tersedia dulu di 2020, kan masih butuh proses pembangunan juga," tutur Kelik. (son)