DPR Minta Pemerintah Tambah Kekuatan di Perairan Natuna

    27
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Pemerintah diminta menambahkan kekuatan terkait ancaman masuknya kapal patroli milik pemerintah China, Coast Guard China di Perairan Natuna. Kekuatan gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), serta  Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). "Jadi, pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu diperbaiki dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna," ucap Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Senin (6/1).

    Puan meminta kapal milik pemerintah China beserta kapal ikan nelayan China yabg dikawalnya segera meninggalkan Laut Natuna Utara. "Perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang diwajibkan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982). Karena itu tidak ada alasan untuk Indonesia untuk dapat melihat wilayahnya sendiri," tegas Puan.

    Menurut Puan, pemerintah China  harus menyetujui hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 dimana Tiongkok adalah salah satu anggotanya. Oleh karena itu, meski ia meminta penambahan kekuatan militer di Natuna namun Puan tetap mendorong diplomasi damai untuk meredam hubungan yang memanas antara pemerintah Indonesia dengan China.

    Puan mengusulkan agar pencurian ikan oleh kapal ikan China di Perairan Natuna, diselesaikan dengan hukum internasional yang disepakati bersama. Penerapan Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) harus didorong kedua negara.

    Yaitu sanksi hukum bagi nelayan China berupa denda meskipun pencurinya adalah negara sahabat sendiri. Sebab persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal IUUF. "Mengutamakan bagi pembayaran untuk IUUF di kapal Indonesia, tegas, guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan penangkapan ikan ilegal di kapal Indonesia dan mencegah memancing di wilayah perairan Indonesia," tegas Puan.

    Ia juga meminta semua pihak terutama  kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung pemerintah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengutamakan upaya diplomasi dengan pemerintah China. (har)