Kepengurusan Golkar Tak Cerminkan Komitmen Rekonsiliasi

    25
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Kepengurusan baru DPP Partai Golkar periode 2019-2024 dinilai belum mencerminkan tidak mencerminkan komitmen kebersamaan dan rekonsiliasi antar faksi di dalam internal Partai berlambang Pohon Beringin tersebut.

    Pasalnya, Ketua umum terpilih Airlangga Hartarto hanya mengakomodir empat orang saja pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari total 107 orang yang masuk dalam susunan kepengurusan. "Dari 100 pendukung Tim Pemenangan Bambang Soesatyo, hanya empat orang saja yang masuk dalam kepengurusan," sesal Juru Bicara TIM 9 Viktus Murin dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (17/1).

    Viktus bahkan berpandangan ada potensi mengangkangi konstitusi partai berkaitan dengan proses rekrutmen dalam AD/ART partai. "Rekrutmen kepengurusan DPP, tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriteria kompetensi dan persyaratan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela)," tegas Viktus.

    Padahal, sambung Viktus, saat detik-detik terakhir menjelang pelaksanaan pembukaan acara Munas X pada tanggal 3 Desember 2019, dalam pertemuan dengan pesaing terkuatnya Bambang Soesatyo yang dimediasi dan disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan kader Senior Luhut Binsar Panjaitan, disepakati agar Bamsoet mundur dengan kesepakatan semua pendukung Bamsoet diakomodir dalam susunan kepengurusan. "Inkonsistensi politik AH ini dengan demikian kami pandang telah mencemarkan kewibawaan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakriez dan citra Menko Luhut Binsar Panjaitan," kata Viktus.

    Sementara itu, Koordinator Tim 9 Cyrillus Kerong menilai ada dusta politik merujuk pada komposisi personalia kepengurusan DPP periode 2019-2024 hasil Munas X. Karena terdapat oknum-oknum pengurus yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART, tetapi justru duduk dalam komposisi kepengurusan DPP. "Ada diantara pengurus yang sebelumnya bahkan bukan kader Partai Golkar. Ada oknum pengurus yang sebelumnya telah meloncat menjadi pengurus partai politik lain, tetapi kini didudukkan seenaknya sebagai Pengurus Harian DPP," sesalnya.

    Iapun menyebut kepengurusan tersebut dengan istilah AMPI (Anak, Menantu, Ponakan dan Ipar). "Sebab ada pula oknum-oknum pengurus yang memiliki hubungan keluarga misalnya ayah-anak, kakak-adik, ipar-ponakan dan lain sebagainya," ucap Kerong.

    Untuk itu, Kerong mengingatkan agar tidak ada potensi perpecahan lagi di partai yang hanya akan menguras tenaga, waktu dan pikiran, sebaiknya Airlangga mengubah lagi susunan kepengurusan dengan lebih mengakomodir pendukung Bamsoet.

    Airlangga dan rezim politiknya diminta sesegera mungkin memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh Partai Golkar, sebagai dampak dari komposisi kepengurusan DPP periode 2019-2024. "Kami mengingatkan seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk berani mengkritisi ketidakberesan yang dilakukan oleh AH dan rezim politiknya, demi mencegah terjadinya perpecahan yang nyata dalam organisasi Partai Golkar. Sungguh sangat disayangkan bahwa Partai Golkar sebagai aset politik bangsa dalam menjalankan pembangunan nasional, pada akhirnya harus pecah atau terbelah akibat dari kesalahan fatal dan berulang-ulang dalam hal tata kelola organisasi," tandasnya. (har)