Kader PDIP Raib, Yasonna Korbankan Dirjen Imigrasi

    28
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan pencopotan jabatan Ronny Franky Sompie sebagai direktur jenderal Imigrasi. "Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian)," kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/1).

    Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku (HAR), salah satu tersangka suap terkait dengan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2019—2024.

    Ronny diketahui menjadi orang pertama dari unsur pemerintah yang mengkonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia. Pada 22 Januari, Ronny menyebut bahwa Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020.

    Sementara pada 16 Januari, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

    Terkait adanya kesimpangsiuran informasi tersebut, Ronny mengatakan bahwa terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke Tanah Air.

    Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

    Yasonna mengatakan pencopotan keduanya dilakukan untuk memudahkan kerja tim independen dalam menelusuri dan mengungkap fakta-fakta terkait kesimpangsiuran keberadaan Harun Masiku. "Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara terminal 2, kalau terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di terminal 3," kata Yasonna.

    Tim independen yang dimaksud merupakan bentukan dari Kemenkumham guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia.

    Tim tersebut terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman. (son)