Jalan Seperti Kubangan Kerbau, Masyarakat Karang Dapo Sudah Lelah Membuat Laporan

    826
    KARANG DAPO (Bisnisjakarta)-
    Derita panjang masyarakat Kecamatan Karang Dapo seakan tak berujung. Nilai jual getah karet yang tak berharga, harga sawit yang tak lagi menjanjikan, diperburuk dengan infrastruktur transportasi yang seperti – kubangan kerbau – mempersulit masyarakat baik yang bermukim di Kecamatan Karang Dapo maupun di Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi untuk memasarkan berbagai produk pertanian menuju sentra-sentra ekonomi.

    Masyarakat Karang Dapo yang sebagian besar memanfaatkan kebun karet karena sebagai mata pencaharian utama, tidak lagi bisa setiap hari pulang pergi untuk menyadap karet. "Keluhan warga tak henti-hentinya disampaikan kepada pajabat baik masih bergabung dengan Kabupaten Musi Rawa atau saat ini sudah menjadi bagian Musi Rawas Utara. Tak ada komitmen politik dari para pejabat itu untuk menyelesaikan kesulitan warga ini," kata Firman, salah seorang warga.

    Tragisnya, silaturrahmi antar masyarakat atau keluarga seakan terputus akibat sulitnya baik menuju SP Transmigrasi maupun ke kota Kecamatan Karang Dapo, karena untuk mencapai kedua pemukiman tersebut memerlukan perjuangan yang melelahkan baik secata fisik maupun psikis. "Jika ada keluarga menggelar resepsi pernikahan, sering kali kita tak bisa hadir karena membayangkan sulitnya melintasi jalan trans," ungkap Firman.

    Dulu, banyak warga Karang Dapo memanfaatkan jalan trans untuk menuju kota Palembang, karena jarak tempuh lebih pendek dibandingkan harus melalui kota Lubuk Linggau. Tetapi sekarang, meski jaraknya lebih pendek tetapi waktu tempuh justru lebih lama.

    Menjelang Pilkada serentak, warga berharap ada komitmen politik dari para calon bupati atau calon wakil bupati untuk membantu meringankan derita warga ini untuk memperbaiki infrastruktur jalan, karena dengan kondisi jalan yang baik akan menggerakkan ekonomi warga.

    Apalagi komitmen pemerintah pusat yang fokus pada pembenahan infrastruktur hendaknya diimplementasikan lewat alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), semisal pembangunan jalan lewat skema multi years.

    Masyarakat mendorong calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak mendatang untuk membuat kontrak politik, dan berkomitmen membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas Utara, khususnya masyarakat Kecamatan Karang Dapo. (son)