DPR Minta Kemenhub Hentikan Operasional Bus AKAP Jakarta

    37
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menginginkan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa menghentikan operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan ke wilayah DKI Jakarta guna menanggulangi penyebaran wabah Virus Corona baru atau COVID-19. "Saya minta Kemenhub untuk menghentikan operasional bus AKAP untuk sementara waktu," kata Irwan Fecho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/4).

    Dia mengemukakan secara pribadi dirinya mendukung kebijakan Pemprov DKI yang ingin menghentikan operasional bus AKAP, yang bila beroperasi berpotensi menjadi salah satu penyebab penyebaran Corona.

    Irwan juga mengimbau pemerintah dalam hal ini khususnya Plt Menhub Luhut Panjaitan agar dapat mengesampingkan analisa dampak ekonomi dalam melihat kebijakan pelarangan operasional bus AKAP.

    Politisi Partai Demokrat itu menekankan pentingnya langkah itu diambil sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona seiring DKI Jakarta sedang dalam kondisi zona merah COVID-19. "Saya inginnya agar Jakarta karantina wilayah. Jadi, bicara pembatasan bukan hanya terkait operasional bus ini tetapi juga moda transportasi lain yang keluar Jakarta," ujarnya.

    Ia menyatakan, seharusnya hal yang diutamakan adalah keselamatan masyarakat agar terhindar wabah ini.

    Kecam Luhut

    Sebelumnya, politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengingatkan pemerintah bahwa langkah-langkah penyelamatan jiwa manusia dari ancaman kematian akibat Covid-19 adalah prioritas utama dan sangat urgent untuk segera dilakukan.

    Ditegaskan Sahroni, upaya penyelamatan jiwa manusia jangan sampai dinomorduakan hanya karena pemerintah belum menemukan formula atau solusi yang tepat dalam menangani penyebaran covid 19 yang semakin meluas.

    Sikap ini disampaikan Sahroni menanggapi instruksi Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub Luhut Binsar Panjaitan yang menunda penghentian operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP) dari dan ke Jakarta, sebagaimana direncanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Jangan sampai jiwa manusia terus kehilangan akibat ketidaksiapan pemerintah pusat," tegas Sahroni.

    Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI ini melihat migrasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain adalah persoalan besar dalam penyebaran covid 19. Karenanya ia mendukung rencana Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan menghentikan operasi bus AKAP dan bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Terlebih Jakarta adalah wilayah dengan penyebaran covid 19 terbesar di seluruh Indonesia. "Tepat apa yang dilakukan Gubernur DKI, mengingat data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mencatat 283 pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien covid-19 sejak awal Maret 2020," jelas Sahroni.

    Sahroni merasa heran jika Menko Luhut Binsar Panjaitan menunda langkah penghentian operasioanal AKAP tersebut hanya dengan alasan menunggu kajian dampak ekonomi rampung.

    Sahroni mengutip sebuah pernyataan dan sikap Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dalam menghadapi Covid 19 yang menyatakan ‘Kami tahu cara menghidupkan kembali perekonomian. Yang kami tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia’.

    Ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Luhut Binsar Pandjaitan menurut Sahroni bisa bersikap bijak dan meniru apa yang dilakukan Nana Addo dalam menghadapi persoalan covid 19 di negaranya. (son)