Kemampuan Pemerintah Tangani Wabah Covid 19 Tentukan Pemulihan Ekonomi

    96
    KEBIJAKAN pemerintah dalam menangani wabah covid 19 saat  ini akan sangat menentukan langkah-langkah perbaikan ekonomi nasional ke depan. Jika Semua perencanaan dan proses penanggulangan kesehatan berjalan dengan baik, dapat diperkirakan, akhir Mei atau awal Juni, Wabah Covid 19 akan berakhir. 

    Jika wabah dan penularan Covid 19 bisa segera diakhiri, perekonomian nasional meski berat, namun dapat tumbuh hingga dua persen. Agar ekonomi tumbuh positif, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan melindungi seluruh sektor ekonomi.  Tidak boleh sampai mematikan salah satu industri.

    Apalagi jika industri tersebut sudah lama berdiri dan terbukti menyumbang dan menggerakan perekonomian daerah maupun nasional.  Salah satu Industri yang tidak terpengaruh oleh wabah Covid 19 dunia, adalah industri pertanian dan perkebunan. Termasuk Industri hasil tembakau yang dapat menggerakan perekonomian nasional di masa sulit seperti saat ini.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang Prof Dr Chandra Fajri Ananda kepada pers di Jakarta, Rabu (15/4) mengatakan, asumsinya pertama,  covid ini selesai di bulan Mei. Kedua, juga berharap partner ekonomi yang dalam 2-3 tahun terakhir ini sangat dekat, yakni China juga pulih. China kan sudah mulai bergerak positif ekonominya, sehingga pemulihan dari segi sisi ekonomi mungkin bisa lebih cepat. Karena ekspor dan impor kita dengan China lumayan cukup besar.

    Nah, dari posisi itu sebenarnya yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekononomi nol hingga negatif jika semua yang diharapkan itu tidak berjalan, (wabah dan penularan) covidnya panjang (sementara) aspek (program penanggulangan) kesehatan yang dilakukan sekarang tidak bekerja dengan baik. "Jadi, kebijakan pemerintah untuk menangani covid ini akan sangat menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau tidak berjalan dengan baik maka akan semakin buruk (pertumuhan ekonominya).  Angka minus itu ya realistis,” paparnya.

    Chandra menjelaskan, walaupun di awal April ini masih ragu-ragu karena pertambahan jumlah korban positif Covid 19 ditambah korban yang meninggal dunia juga terus mengalami kenaikan. Ditambah lagi eskalasi sebaran penduduk dari Jakarta ke daerah yang melakukan mudik agar bisa menjalankan ibadah puasa dan lebaran di kampung halamannya.

    Konsekuensinya, pencegahan penularan dan wabah Covid 19  baru akan selesai di bulan Mei cukup berat. Kecuali Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan gerakan yang sama dengan pemerintah pusat. "Jadi harusnya ada masif test, orang  ditest semuanya, atau minimal per hari orang di masing-masing daerah ada test semacam itu. Kalau itu dilakukan saya yakin pertumbuhan kita sekitar 2,3-2,4 masih bisa,” papar Chandra.

    Pertumbuhan Satu Persen

    Namun demikian, bila wabah dan penularan Covid 19 berkepanjangan kemungkinan kondisi ekonomi  makin buruk. Perkiraannya tumbuh satu  persen. karena itu perlu melihat perkembangan negara lain. Namun demikian, karena ekonomi negara lain pun mengalami hal yang sama, didera wabah Covid 19, perekonomiannya juga sangat berat.

    Akhirnya harapan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung kepada konsumsi masyarakat. Dengan nama atau istilahnya adalah konsumsi rumah tangga. "Selama ini konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya sekitar 5%. Tahun 2019 sudah mepet 5% nya. jika banyak PHK, kemudian banyak orang-orang yang informal kehilangan pekerjaan, maka kalau konsumsi itu pertumbuhannya mendekati 2% atau 3 % maka tentu ini akan mendorong lagi pertubuhan ekonomi kita ke bawah. Jadi Kita akan mengalami kontraksi. Mungkin pertumbuhan kita hanya  akan tinggal 1 atau 1,5 persen,” papar Chandra.

    Ditambahkan Chandra, kuncinya adalah di konsumsi rumah tangga dan jangan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan oleh kalangan indiustri. Meski pun hal tersebut berat, mengingat banyak perusahaan juga mengalami kelesuan karena musibah Covid 19 ini.

    Agar wabah dan penularan Covid 19 segera berakhir, menurut Chandra, pemerintah pusat dan Pemda harus bahu membahu mengatasinya secara bersama. Untuk itu, dirinya mendukung penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19/PMK 07/ 2020 dimana dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA)  dapat dipakai Pemda untuk membiayai penanggulangan wabah dan penularan Covid 19.

    Sebab seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan, selalu ada dana bagi hasil untuk daerahnya. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana bagi hasil tersebut untuk penanggulangan penularan Covid 19."Industri rokok dan hasil olahan tembakau bulan Januari-Februari yang saya tahu mereka (pembayaran cukainya) mencapai target, sehingga dana bagi hasilnya misalnya di daerah dipakai untuk pencegahan wabah covid tak masalah, karena sesuai dengan PMK nya. Bahwa penggunaannya itu untuk ada 5 bagian, ada untuk melindungi orang yang terkena dampak rokok, untuk penguatan industri dari pengusaha rokok menjadi pengusaha nonrokok termasuk juga pengembangan sosial ekonomi. Dari pasal itu sebetulnya daerah bisa mengalihkan ke arah pencegahan penularan Covid 19, tak masalah,” papar Chandra.

    Menurut Chandra, dengan adanya PMK tersebut dari sisi pemerintah sudah memberi keleluasaan bagi Pemda untuk merealokasi anggarannya bagi  penaggulangan Covid 19. Padahal sebelum ada PMK 19, untuk dapat  menggeser alokasi dana A agar dapat digunakan untuk keperluan lain harus seijin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan adanya PMK 19 ini tidak diperlukan lagi ijin dari DPRD. "Jadi memang keleluasaan itu yang dibutuhkan daerah (untuk dapat menanggulangi wabah dan penularan Covid 19), Pemda yang cepat bersikap akan menghitung dampaknya berapa dan pemerintah pusat memberi ijin secara legal dan aman sesuai alokasi anggarannya. Itu yang sudah terjadi sekarang ini,” paparnya.

    Selain itu, lanjut Chandra, dengan adanya PMK tersebut, Pemda dapat menggunakan dana bagi hasil cukai tembakau untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat di daerahn karena lesunya perekonomian. Contohnya, dengan adanya dana bagi hasil cukai tembakau, di masa sulit seperti sekarang, Pemda suatu propinsi dapat membebaskan warganya membayar pajak kendaraan bermotor.

    Sehingga industri rokok ini menjadi penopang penerimaan negara yang masih belum ada gantinya sementara ini.  Dari kebermanfaatannya di kala krisis ekonomi saat ini tidak ada argument untuk membatalkan dan merusak industri tembakau ini. "Yang jelas  pabrik rokok itu salah satu industri yang bahan bakunya dari dalam negeri. Dengan kejadian seperti  (kriss ekonomi karena wabah Covid 19) ini tidak ada masalah. Tapi secara umum mereka paling survive karena lokal tembakau masih bisa dipakai," papar Guru Besar yang menyelesaikan Pendidikan ekonominya dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jerman ini. (son)