Presiden Minta Penyaluran Bansos Selesai Sebelum Lebaran

    9
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Presiden Joko Widodo memerintahkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang khusus diberikan pemerintah karena pandemi COVID-19 dapat dituntaskan sebelum Lebaran 2020 sehingga warga dapat merayakan Idul Fitri 1441 H. “Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran bansos tunai dan bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (8/5).

    Juliari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar.

    Sebelumnya Juliari menjelaskan ada 4 jenis bansos yang dikelola Kemensos saat ini. Dua bansos bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima.

    Kemudian program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per KPM.

    Bansos kedua adalah bansos non-reguler khusus COVID-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek. “Kami tentunya sangat berkepentingan untuk koordinasi dengan daerah dalam rangka pendataan yang akurat sehingga pada saat penyaluran, baik bansos sembako maupun bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik,” tambah Juliari.

    Kemajuan dari program BLT hingga saat ini sudah disalurkan melalui bank-bank di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sekitar Rp471,2 miliar atau kurang dari 9 persen. “Selanjutnya ada juga yang melalui kantor pos per hari ini sedang berjalan untuk 1,8 juta KK, jadi klo kita tambah dengan yang melalui transfer bank himbara sebanyak 785 ribu KK kemudian yang melalui kantor pos sebesar kurang lebih 1,8 juta KK totalnya per 9 Mei sudah tersalurkan untuk 2,6 juta KK,” jelas Juliari.

    Di kantor pos nanti, para penerima manfaat akan diberikan undangan untuk mengambil uang ke kantor sesuai jadwal undangan yang diberikan. “Nanti mereka akan diicek identitasnya lalu mendapatkan uang tunai Rp600 ribu di kantor pos sementara yang 785 ribu penerima manfaat sudah langsung ditransfer ke rekening di bank Himbara,” tambah Juliari.

    Juliari mengaku ia belum mendapat seluruh data 9 juta KK untuk disalurkan BLT. “Dari target 9 juta K per hari hari ini kami belum mendapatkan 100 persen, yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah-daerah belum mengirimkan datanya. Ini sudah kami informasikan agar segera mengirimkan datanya yaitu sekitar 1,2 juta KK masih kami tunggu dari daerah,” ungkap Juliari.

    Namun untuk menyalurkan bantuan tersebut, Juliari tidak mau menunggu sampai data benar-benar lengkap hingga 9 juta KK. “Tidak berarti kami tunggu data sempurna baru berjalan, bansos tunai ini sudah berjalan dari minggu ke-3 April, jadi belum sebulan karena datanya adalah dari daerah. Kita harapkan apabila daerah sudah mengirim data penerima bansos tunai dari Kemensos tidak perlu dikirim lagi data penerima yang sama termasuk juga untuk penerima bansos dari APBD agar tidak tumpang tindih,” tegas Juliari.

    Juliari juga mengaku hingga saat ini ia belum punya perhitungan berapa penambahan jumlah orang miskin di Indonesia karena COVID-19, namun perkiraan sejumlah lembaga tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 10-12 persen. (son)