Begini Skema Bangun Konektivitas Digital Daerah Terpencil

    21
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Latif mengatakan, pemerintah memiliki skema tersendiri bagaimana membangun konektivitas digital hingga ke ribuan desa di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, tidak semua wilayah mendapatkan akses internet dari operator seluler. “Kami membangun di lokasi di mana operator tidak membangun karena alasan bisnis yang tidak layak, kami mencoba menyelesaikan persoalan ini, jadi membuat skema yang nanti operator bisa hadir,” kata Anang saat Webinar yang mengambil tema “Solusi Bakti Kominfo di Tengah Pandemi” di Jakarta, Kamis (4/6).

    Selain Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif, Webinar yang diselenggarakan PWI Jaya itu itu juga menghadirkan pembicara yaitu Pengamat Telekomunikasi/Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institut, Heru Sutadi. Webinar juga diikuti tak kurang dari 100 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.

    Dari skema tersebut, kata Anang, ada sebagian insentif yang ditempuh pemerintah agar operator seluler bisa hadir di daerah-daerah terpencil sebagai komersil. “Sebagai contoh, untuk membangun menara BTS (Base Tranceiver Station) di desa-desa, komponen biayanya banyak. Salah satu yang terbesar biayanya adalah transmisi, yakni bagaimana menara BTS bisa terhubung ke jaringan, setidaknya yang ada di Ibukota Kabupaten,” kata dia.

    Selain itu, ada pilihan lainnya seperti menggunakan satelit yang biayanya juga mahal di daerah yang sudah ada fasilitas listrik. Hal ini belum termasuk daerah terpencil lainnya yang juga belum tersentuh aliran listrik. “Namanya BTS di situ mereka harus ada listrik karena sebagian besar daerah-daerah terpencil nggak ada listriknya,” katanya.

    Dikatakan bahwa pemerintah menyiapkan opsi menggunakan solar panel kepada operator seluler, meskipun juga dihadapkan dengan biaya yang sangat mahal. “Jadi, itulah skema yang coba kita gunakan, jadi silahkan operator membawa perangkatnya tetapi listrik dan trasmisinya pemerintah yang siapkan. Itu sudah menyelesaikan 80% cost yang harus mereka keluarkan, sehingga operator cukup menanggung 20%-nya,” papar Anang.

    Anang mengatakan, pemerintah mendapatkan mandat untuk mengelola dana Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25 persen. Meskipun dana tersebut tidak cukup untuk membangun konektifitas digital di daerah terpencil, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo terus memastikan desa-desa di Indonesia terhubung dengan layanan internet, serta meningkatkan Infrastruktur Digital Pedesaan untuk Menghadapi New Normal.

    Sosialisasi Covid-19

    Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, jelas Anang, BAKTI juga telah melakukan optimalisasi jaringan di daerah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal) untuk mendapatkan kemampuan ICMS (Integrated Management Content System). “Ini tugas kami dimana Mendes melaporkan bahwa13.500 desa belum mendapatkan akses internet. Akses internet diperlukan diantaranya sosialisasi covid-19,” katanya.

    Sehingga, ketika masyarakat setempat mengakses internet secara gratis, pada landing page mereka akan mendapat konten edukasi yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta Kementerian Kesehatan.

    Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan COVID-19, seperti bagaimana mencegah penyebaran, dan bagaimana mereka harus bertindak sehari-hari dalam situasi seperti ini.

    Sementara Heru Sutadi menilai, BAKTI sudah melakukan banyak terobosan dengan hadirnya internet di daerah 3T. Heru mengatakan, new normal di Indonesia dapat menjadi momen pemanfaatan teknologi untuk menjalankan kehidupan dan ekonomi baru yang berjarak.

    Heru meyakini kalau masyarakat harus lebih adaptif terhadap teknologi digital agar dapat terus produktif menjalani aktivitas, sembari mencegah penularan pandemi lebih luas. “Yang jelas berkerumun masih berisiko. Tetap harus mengurangi kumpul-kumpul. Teknologi digital dengan internetnya masih menjadi solusi new normal, termasuk cashless payment,” kata Heru. (son)