Try Sutrisno: Empat Poin Penting Pembinaan Ideologi Pancasila

15

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno bersama veteran dan purnawirawan TNI Polri menyampaikan dukungannya terhadap Rancangan Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) demi menguatkan ideologi dasar negara yang telah diletakkan para founding fathers sejak republik ini berdiri. Ada empat poin penting yang perlu dimaknai dan menjadi alasan Try. Poin pemikiran ini telah dirumuskan bersama pelaku sejarah yakni Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).

“Pertama, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat karena sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila berangsur ditinggalkan dan ditanggalkan. Padahal Pancasila menjadi identitas Indonesia,” ujar Try di gedung MPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurutnya, pelajaran Pancasila wajib menjadi kurikulum inti mulai dari TK sampai SMA. Sehingga penghayatan dan pengamalannya menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. “Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila harus disikapi serius. Hal ini untuk mencegah runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, Keadilan Sosial dan yang paling penting adalah Gotong Royong,” ujarnya.

Dirinya menilai pembinaan ideologi Pancasila yang dijalankan dengan komitmen segenap bangsa dapat menangkal bibit intoleransi yang berkembang luas di tengah masyarakat. Ketiga, penguatan pancasila yang mengakar kuat dalam diri bangsa dapat mencegah dampak globalisasi yang masif.

“Kami melihat Pancasila harus hadir terus menerus di tengah era semakin canggihnya teknologi informasi dengan tendensi dominasi negara maju atas bangsa kita,” kata Try.

Keempat, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi Pancasila, diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa tersebut. “Atas dasar pemikiran tersebut, kami mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang bukan hanya Perpres,” katanya.

Selain itu, agar pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung rezim, maka Try mengapresiasi kebijakan Presiden yang telah membentuk badan pembinaan Pancasila UKP PIP dan kemudian menjadi BPIP.

Dirinya berharap poin-poin tersebut dapat menjadi pemahaman kolektif di level legislatif sehingga MPR dapat mendukung rencana pembentukan UU PIP. Dalam pertemuan tersebut, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum LVRI Saiful Sulun dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Turut hadir dalam pertemuan itu diantaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para Wakil Ketua Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan Hidayat Nurwahid, Arsul Sani serta Fadel Muhamad. (grd)