UMKM Kuliner di Jakpus yang Langgar PSBB akan Ditutup

6

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat segera menutup sementara UMKM kuliner di Cempaka Putih UMKM kuliner JP 41 dan JP 42 dinilai melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Pergub 88/2020 karena melayani pelanggan untuk makan di tempat.

“Segera ditindaklanjuti, kita sudah beritahu juga agar tidak mengulangi. Kita tutup sementara 1×24 jam. Kita minta bangku-bangku yang ada dinaikkan ke meja,” ujar Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat, Bangun Richard dirilis dari Antara News Selasa (15/9).

Gerak cepat pemberian edukasi dan penutupan sementara itu dilakukan oleh Satpel dari kecamatan yang diharapkan dapat membantu  memutus mata rantai COVID-19 dengan menaati Pergub 88/2020. “Sudah kita ingatkan itu tadi yang melanggar. Ini kalau misalnya masih bandel akan kita sanksi,” ujar Richard.

Menurut Richard, meski tidak ada sosialisasi secara khusus namun ketentuan agar pengusaha kuliner di Jakarta hanya melayani pembeli untuk membungkus makanan ataupun minumannya selama PSBB seharusnya sudah tersampaikan melalui media.

Dengan masih ditemukan UMKM yang melayani pelanggan di tengah PSBB, Richard mengimbau para pengusaha UMKM di Jakarta Pusat agar kembali memahami Pergub 88 /2020 khususnya untuk ketentuan-ketentuan di sektor kuliner. “Diingatkan lagi seluruh makanan dan minuman hanya diperbolehkan take away. Ga boleh makan ditempat,” kata Richard.

Sebelumnya diberitakan ada beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Cempaka Putih yang masih melayani pelanggan untuk makan di tempat. Hal itu tidak sejalan dengan Pergub DKI 88/2020 yang hanya memperbolehkan usaha kuliner melayani pelanggan dengan membungkus makanannya (takea way).

Berdasarkan pantauan ANTARA, di Lokasi Sementara (Loksem) JP 41 dan 42 Jalan Cempaka Putih Tengah XXX masih terlihat beberapa pedagang UMKM kuliner yang melayani pelanggan untuk makan di tempat.

Dalam Pergub 88/2020 pasal 10 mengatur kewajiban bagi kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Salah satunya terkait tentang layanan kuliner harus dipastikan dibawa pulang langsung. “Membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/ layanan antar,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pasal 10 ayat 3 butir a dalam Pergub 88/2020. (rah)