KEPENGURUSAN KORPRI – Wakil Walikota Bogor, Ir. Usmar Hariman, saat melantik Pengurus Korpri Kota Bogor, periode 2017-2022, di Balaikota Bogor, Kamis (24/08/2017).

BOGOR (Bisnis Jakarta) – Wakil Wali Kota Bogor, Ir. Usmar Hariman, minta aparatur sipil negara (ASN), di lingkungan Pemerintah Kota Bogor bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor mendatang.

“Saya minta ASN neteral, menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing, dan tidak ikut terlibat berpolitik praktis pada saat Pilkada di Bogor mendatang,” imbau Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kota Bogor, periode 2017-2022, di Balaikota Bogor, Kamis (24/08/2017).

Pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan momentum yang sangat baik bagi ASN khususnya anggta Korpri untuk melakukan instrospeksi dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi, sesuai sumpah dan janji yang telah diucapkan. “Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral, saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Usmar, juga menyampaikan bahwa kepengurusan yang baru memiliki tanggung jawab yang besar, yakni bagaimana ASN didalam dinamika kancah politik yang akan dihadapi bisa memposisikan diri sebagai insan-insan yang netral. “Ingat, UU sudah mengamanatkan tidak boleh seorangpun dari ASN melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam kancah politik,” pringatnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Ketua Dewan Pengurus Korpri yang baru harus mampu membimbing seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memposisikan dirinya menjadi insan-insan yang profesional dalam kinerjanya. Artinya tidak berpihak kepada siapapun.  “ASN harus mampu menempatkan diri pada tempatnya sesuai dengan tupoksi masing-masing,” jelas Usmar.

Dijelaskan Usmar, bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan politis, sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan aparatur lainnya tidak boleh berpolitik. “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, bahwa mulai 1 September 2017 PNS di Bogor ini tidak boleh ada satu orang pun yang melibatkan diri dalam kancah Pilkada. Kalau itu terjadi aturan hyukumnya sudah jelas dan tegas,” pesannya. (bas)