Pemda Didorong Mutakhirkan Tata Gakin

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepala daerah sebagai tim kordinator penanggulangan kemiskinan daerah dan kepala dinas sosial di seluruh Indonesia agar berperan aktif dalam memutakhirkan dan memadankan data terpadu kemiskinan. “Kementerian Sosial sudah dua kali mengirim CD berisi Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu. Di dalamnya terdapat data kemiskinan di masing-masing daerah agar proses pemutakhiran data dapat lebih cepat, mudah dan murah tetapi validitasnya terjaga,” kata Mensos dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (25/8).
Hal ini disampaikan Mensos dihadapan 1.677 orang yang terdiri dari Bupati, Wali Kota, Bappeda dan kepala dinas sosial kota/kabupaten/provinsi Jawa dan Sumatera pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu untuk Wilayah Jawa dan Sumatera, bertempat di Jakarta, Kamis malam (24/8).

Khofifah berharap ke depan masing-masing pemda dapat merespon secara cepat sehingga percepatan integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa terwujud.

Kementerian Sosial menerbitkan surat keputusan data fakir miskin dua kali dalam setahun. Yaitu pada Mei dan November. November 2017 menjadi titik strategis, mengingat dimulainya pengintegrasian beberapa bantuan sosial dalam satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera secara meluas yaitu 10 juta KPM.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data setiap dua tahun sekali.

Atas basis data terpadu (BDT) 2015 hasil pendataan BPS, maka Kemensos pada 2017 kembali melakukan verifikasi dan validasi data, tetapi mengingat minimnya anggaran untuk melakukan verival maka proses verivali dilakukan melalui online sistem informasi dan konfirmasi data sosial terpadu (SISKADASATU).

Dikatakan Mensos, data sesuai nama dan alamat (By Name By Address) Penanganan Fakir Miskin yang ada di SISKADASATU menjadi acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang harus semakin diintegrasikan.

Sehingga sinergitas, komplementaritas dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dapat terwujud untuk optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Mensos mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul komprehensif dan menyeluruh.

Apalagi saat ini pemerintah berupaya semakin banyak program yang diintergrasikan melalui satu kartu yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan sistem penyaluran non tunai. Hal ini memerlukan data yang terverifikasi dan valid agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. (son/ant)