JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sistem elektronik yang hanya bisa dilakukan melalui Bank DKI, bakal dikaji ulang. Diharapkan nantinya pembayaran bisa dilakukan melalui berbagai bank.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, siap mengubah Pergub Nomor 204 tahun 2014 tentang pembayaran PKB melalui elektronik yang hanya bisa dilakukan melalui Bank DKI. Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank DKI dan DPRD lebih dahulu. “Kami tetap akan buka sistem dengan yang lain, kebetulan kenapa Bank DKI, karena kami lebih melihat kontrolnya. Nanti akan kita buka dengan bank lain, nggak ada masalah,” katanya, Kamis (25/8).

Dijelaskan Djarot, meskipun pembayaran elektronik baru bisa melalui Bank DKI, namun pihaknya sudah menyediakan layanan mobile dan membuka gerai di sejumlah pusat perbelanjaan. Kemudahan ini, seharusnya tidak lagi menyulitkan pemilik kendaraan mewah untuk melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB). “Setiap minggu juga ada Samsat Mobile di Car Free Day,” tandasnya.

Sementara itu, meski hingga Juni 2015, perolehan pajak kendaraan bermotor (PKB) baru mencapai Rp 2,1 triliun, namun Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta optimistis hingga akhir tahun nanti perolehan PKB mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 6,65 triliun. Apalagi terhitung sejak 1 Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor sebesar 0,5 persen. “Kami optimistis target PKB sebesar Rp 6,65 triliun akan tercapai akhir tahun nanti,” kata Andri Kunarso, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI Jakarta.

Optimisme itu, kata Andi, didasari tarif baru pajak progresif kendaraan bermotor itu tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat,  kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK).

“Pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil). Kita optimis target PKB tahun ini bakal tercapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif pajak progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen‎ terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.

‎”Tarif pajak progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas,” terangnya.

Andri mengungkapkan, tarif baru tentang pajak progresif kendaraan bermotor di DKI ini telah diinformasikan kepada masyarakat dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ‎di lima wilayah Jakarta.

“‎Itu bagian dari upaya kita untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait penerapan Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Progresif ini,” ungkapnya.

Selain melalui spanduk, pihaknya juga terjun ke lapangan untuk memberi imbauan kepada masyarakat agar membayar PKB tepat waktu. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di kantor kelurahan maupun kecamatan.

‎”Kita juga imbau masyarakat untuk segera bayar PKB tepat waktu agar jangan sampai ada utang dan akhirnya terkena denda dua persen,” tandasnya.

‎Andri menambahkan, ‎penyesuaian tarif pajak progresif ini atas inisiasi langsung dari Gubernur DKI jakarta dalam rangka membatasi kendaraan pribadi di Jakarta yang jumlahnya semakin meningkat. “Kami berharap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta,” tukasnya. (son)