ilustrasi

DENPASAR (Bisnis Jakarta) – Anggota DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melakukan kembali validasi data kemiskinan yang paling banyak disandang kabupaten tersebut.  “Pemkab Buleleng agar kembali melakukan validasi terhadap warga yang saat ini berstatus miskin, sebab data di Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya lengkap atau valid,” kata Kresna Budi di Denpasar, Senin.

Langkah melakukan validasi data tersebut bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan pengentasan kemiskinan yang selama ini disandang oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. “Pemerintah provinsi menyebutkan angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Buleleng sudah mengalami penurunan, tetapi kenyataannya masih cukup banyak warga yang berada pada kondisi miskin,” ucap politikus Partai Golkar asal Buleleng itu.

Kresna Budi mengatakan jika tidak disinkronnya data dari kabupaten yang disetorkan ke pemerintah provinsi maka penanganan kemisikinan akan tidak optimal. Terlebih wilayah kabupaten di Bali bagian utara ini cukup luas.

“Oleh karena itu saya menyarankan kepada Pemkab Buleleng untuk kembali mendata warganya yang selama ini masih menyandang status miskin, sehingga program provinsi bisa disalurkan kepada warga masyarakat di Kabupaten Buleleng,” ucapnya.

Saat ini program Pemerintah Provinsi Bali, antara lain program bedah rumah dalam upaya membantu warga kurang mampu yang tidak memiliki rumah layak huni. “Program ini sejak sepuluh tahun diluncurkan pemprov, dan sudah ribuan keluarga miskin yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Namun hal itu sampai saat ini belum tuntas. Karena itulah pentingnya kembali melakukan data validasi di Kabupaten Buleleng,” katanya. (grd/ant)