JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, isu ketahanan pangan merupakan tantangan besar saat ini sehingga pihaknya terus berinovasi dalam meningkatkan produktivitas pangan. “Isu ketahanan pangan saat ini menjadi tantangan besar di setiap negara,” kata Slamet Soebjakto, Senin.

Menurut Slamet, dengan adanya fenomena pertambahan jumlah penduduk yang kian cepat, sudah barang tentu akan memicu kebutuhan pangan bagi masyarakat. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan, lanjutnya, maka perlu ada upaya bagaimana mendorong produktivitas sumber daya berbasis pangan dalam kerangka pengelolaan yang bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Untuk itu, ujar dia, KKP terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi pangan dari sektor perikanan, salah satunya melalui peningkatan produktivitas lahan. “Namun demikian, hal itu harus tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha,” paparnya.

Salah satu teknologi efektif dan efisien dalam kegiatan budidaya yang telah dikembangkan antara lain adalah program minapadi, di mana satu lahan tidak hanya dikembangkan satu jenis tetapi multikomoditas sehingga diharapkan produktivitas lahan juga akan meningkat.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo mengatakan ke depan bukan politik dan hukum yang akan menjadi penglima, tapi justru urusan pangan. “Siapa yang punya pangan, dia yang mengendalikan,” kata Presiden Jokowi saat orasi pada sidang terbuka dalam rangka “dies natalis” Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kampus Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (6/9).

Menurut Presiden, ke depan seluruh negara diperkirakan bakal berebut pangan, energi, dan air sehingga perlu disiapkan logistik yang memadai agar negara tidak mudah ditundukkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim inflasi minus atau deflasi yang terjadi pada Agustus 2017 menandakan harga bahan pangan atau yang termasuk harga barang bergejolak telah membaik dan cukup terjaga.

Menurut Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/9), laju inflasi rendah hingga Agustus 2017 ini harus terus dijaga hingga akhir tahun, dengan mengantisipasi tekanan dari volatile foods dan mengendalikan tekanan dari kelompok tarif yang diatur pemerintah (administered prices).

“Harga pangan atau ‘volatile foods’ dianggap sebagai sumber (inflasi) dan setelah melakukan upaya seperti harapan Bank Indonesia bahwa ‘volatile foods harus distabilkan,” ujar Menkeu. (grd/ant)