Terkait Pembelian Senjata, KMU UIN Desak Jokowi Klarifikasi

TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Menyusul pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait informasi impor 5000 senjata, Koalisi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (KMU), Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan klarifikasi. Pasalnya penyataan Panglima TNI dinilai sudah menimbulkan kegaduhan. “Meski sudah diklarifikasi oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, pernyataan Panglima TNI layaknya bola salju yang banyak menimbulkan kegaduhan. Sehingga kami menilai Presiden Joko Widodo harus turun gunung untuk menghentikannya,” ungkap Presiden KMU Nur Cholis Hasan.

Lebih lanjur Nur Cholis mengatakan, isu impor senjata ini terlihat saling memojokan antar sektor lembaga pemeritah yang bisa merusak keharmonisan lembaga keamanan nasional. Menurutnya, ada spekulasi yang menyudutkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan ada juga yang menyudutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Saya khawatir, apabila polemik ini terus berlanjut, akan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Panglima TNI dan Badan Intelijen Negara atau Porli dan istitusi lainnya,” imbuhnya.

Menurut Nur Cholis spekulasi tersebut juga dapat menimbulkan penilaian dan penafsiran buruk dari masyarakat pada pemerintah. “Jangan sampai masyarakat menilai Presiden tidak mampu menjaga stabilitas politik. Sehingga antar sektoral pemerintahan di era Presiden Joko Widodo tidak kompak,” tandasnya.

Sementara Juru Bicara KMU Rizki Irwansyah mengatakan, dirinya khawatir isu pengadaan senjata merupakan salah satu bagian dari devide et impera yang dilakukan oleh asing untuk menguasai ekonomi dengan cara memecah kekuatan bangsa Indonesia melalui Kepolisian, BIN, dan TNI. “Inti kekuatan bangsa Indonesia adalah TNI,BIN, dan Polri, apabila salah satu dilemahkan tentu bangsa Indonesia akan secara terganggu stabilitas nasionalnya. Maka perlu sekiranya Presiden kembali menegaskan peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut guna menetralisir kegaduhan serta terciptanya stabilitas keamanan dan politik nasional,” pungkasnya.  (nov)