JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak industri jasa keuangan untuk bersama-sama melakukan kegiatan edukasi keuangan sekaligus menyediakan produk layanan keuangan yang cocok bagi seluruh lapisan masyarakat. “Untuk mewujudkan masyarakat yang ‘well literate’ dan ‘well inclusive’, OJK tentu saja tidak dapat bergerak sendirian,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, dalam seminar nasional literasi dan inklusi keuangan di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (4/10).
Tirta memaparkan bahwa paporan pelaksanaan edukasi yang disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan pada 2016 menunjukkan bahwa program edukasi yang dilaksanakan oleh industri jasa keuangan masih belum optimal.
Berdasarkan wilayah edukasi, 53,14 persen kegiatan edukasi dilaksanakan di Jawa, yang kemudian diikuti oleh Sumatera (21,48 persen) dan Bali-Nusa Tenggara(8,94 persen). Tirta menjelaskan kegiatan edukasi keuangan yang masih didominasi di Jawa masih menjadi perdebatan dalam internal OJK. “Karena di Jawa penduduk dan nilai uangnya paling besar, maka edukasi dilakukan di Jawa. Tetapi berdasarkan pengamatan kami, investasi bodong tidak hanya terjadi di Jawa tetapi juga di wilayah Indonesia Timur, misalnya UN Swissindo,” kata dia.
Kemudian, dijelaskan pula bahwa sekitar 33 persen program edukasi yang dilaksanakan pelaku usaha jasa keuangan menyasar pelajar dan mahasiswa, diikuti edukasi untuk pekerja formal (23,11 persen) dan pekerja informal (20,45 persen). “Menurut saya, masyarakat lain juga perlu diedukasi dan perlu disasar,” kata dia.
Terkait materi edukasi, sebagian besar pelaku usaha jasa keuangan menjelaskan tentang produk dan layanan keuangan (25,27 persen) dan pengenalan perusahaan (22,19 persen).
Edukasi keuangan sendiri merupakan salah satu pilar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menargetkan penaikan indeks inklusi keuangan dari 36 persen di 2014 menjadi 75 persen di 2019.
Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016 menunjukkan terdapat 67,8 persen masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan, namun hanya 29,7 persen masyarakat yang paham dengan literasi keuangan. “Hal ini menunjukkan banyak masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa dibekali pemahaman keuangan yang memadai. Justru ini mengandung risiko,” kata Tirta. (son/ant)
