Ancaman Serangan Siber Terhadap Sistem Keuangan makin Meningkat

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem keuangan semakin meningkat menyusul pesatnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika di industri jasa keuangan.

“Upaya pencegahan serangan siber tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja tetapi harus merupakan inisiatif global karena para peretas beroperasi tanpa mengenal batas negara,” kata Wimboh dalam seminar International Good Practices on Cybersecurity Preparednesss dalam rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia – IMF di Washington, D.C.

Melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, Wimboh mengatakan penggunaan internet oleh pemerintah untuk pelayanan publik dan juga penggunaan oleh swasta termasuk di industri jasa keuangan berisiko terhadap serangan siber jika tidak diperkuat dengan manajemen mitigasi.

“Di Indonesia, industri jasa keuangan dikategorikan sebagai salah satu infrastruktur penting yang perlu dijaga dari ancaman keamanan dunia maya,” kata Wimboh.

Terkait hal itu, OJK, lanjut Wimboh, akan membuat layanan informasi keuangan yang bertugas mempercepat pemulihan saat terjadi serangan siber. Regulator industri keuangan itu juga akan membentuk lembaga pelatihan penanganan serangan siber.

“Selain itu, untuk mengantisipasi peningkatan ancaman keamanan siber, OJK telah bergabung dalam inisiatif bersama untuk membentuk Badan Siber Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, Kepolisian, dan lain-lain,” ujar dia.

Dalam lawatannya memenuhi undangan Bank Dunia ini, OJK juga mengikuti pertemuan tingkat tinggi bersama beberapa perwakilan bank sentral maupun otoritas pengawas keuangan negara lain untuk membahas dua ikhwal strategis, yaitu Annual Meeting of the IFC-led Sustainable Banking Network (SBN) dan Regulatory Approaches for Non-Systemic Banks.

Perubahan Iklim Dalam lawatannya di Amerika, Wimboh juga menekankan implikasi perubahan iklim yang dapat mengakibatkan gangguan pada sektor jasa keuangan dan berpotensi memicu krisis ekonomi.

“Perlu adanya peta jalan global sektor keuangan berkelanjutan yang diharapkan dapat mempercepat pemenuhan pendanaan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan meningkatkan peran sektor swasta secara global,” ujarnya dalam “Annual Meeting of the IFC-led Sustainable Banking Network (SBN)”.

Menurut Mantan Komisaris Utama Bank Mandiri ini, agar lebih efektif, masing-masing negara harus memiliki strategi nasional pengembangan keuangan berkelanjutan yang membangun komitmen bersama dan mengkolaborasikan berbagai instansi, akademisi, industri jasa keuangan dan sektor bisnis.

OJK sudah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Sebelumnya pada Desember 2014, OJK juga sudah mengeluarkan peta jalan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang bertujuan menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK serta untuk menentukan dan menyusun tonggak perbaikan program keuangan berkelanjutan. (grd/ant)