KUPANG (Bisnis Jakarta) – Digitalisasi telah melakukan revolusi keseluruh sendi kehidupan, sehingga memudahkan kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Bagi dunia perbankan, digitalisasi bukahlan sebuah pilihan tetapi menjadi keharusan dan kewajiban.

Nasabah saat ini mengharapkan adanya kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, kenyamanan dan tersedia layanan dalam 7 x 24 jam. Untuk itu, beberap perbankan di Indonesia mengkampanyekan dan bahkan menginvestasikan untuk melakukan transformasi layanan dari konvensional menjadi digital.

Industri Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di seluruh Indonesia juga memiliki semangat yang sama, untuk mengubah anggapan klasik bahwa bahwa BPR-BPRS adalah industri yang kaku karena terbentur sistem serta regulasi ketat. “Transformasi digital dianggap sebagai cara baru berbisnis karena potensinya untuk menghemat biaya,” kata Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto pada pembukaan Rakernas dan Seminar Nasional Perbarindo 2017 di Kupang, Selasa (24/10).

Menurut Joko, tranformasi ini juga bukan hanya mendigitalisasi produk yang sudah ada, tapi mengubah pola pikir dan solusi menjadi digital sesuai perilaku dan kebutuhan masyarakat. Semangat tersebut dituangkan dan dicanangkan dalam tema Rakernas dan Seminar Nasional Perbarindo 2017, yaitu ”Peluang dan Tantangan Industri BPR – BPRS Sebagai Pilar Ekonomi Daerah di Era Transformasi Bisnis Digital”.

Rakernas dan Seminar Nasional Perbarindo 2017, berlangsung selama 2 hari di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tanggal 24 – 25 Oktober 2017. Acara Rakernas dan Seminar dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan pemangku kepentingan lainnya.

Joko mengatakan, Rakernas kali ini sangat istimewa bagi Perbarindo dan Industri BPR–BPRS yang ada Indonesia, karena dalam acara Rakernas akan ditandatangani kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing.

Kerjasama yang dibangun antara lain, dengan Bank Mandiri dalam layanan BPR e-cash, dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dalam pemanfaatan data kependudukan, dengan Askrindo dalam dukungan Asuransi terhadap Kredit BPR Kepada Pelaku Usaha Di Wilayah Indonesia.

Selain itu, juga dilakukan kerjasama dengan Asosiasi Fintech dalam optimalisasi layanan perbankan kepada masyarakat, dengan Kementerian Pariwisata Republik dalam co-branding program-program promosi pariwisata Indonesia, dan dengan Pefindo Biro Kredit dalam pemanfaatan data biro kredit untuk layanan kredit BPR. (son)