JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Menjaga kedaulatan bangsa memerlukan sikap kenegarawanan. Para pendiri bangsa sudah mencontohkan bagaimana sikap kenegarawanan bukan saja mampu merebut kedaulatan, tetapi juga menjaga dan memperkuatnya. Demikian dikatakan Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said di Jakarta, Rabu (25/10).

Menurut Sudirman, bangsa Indonesia membutuhkan langkah konkrit guna menjaga dan memperkuat derajat kedaulatan, agar memiliki keleluasaan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran.

Untuk itulah IHN, sebuah lembaga yang bergerak dalam kajian, pendidikan, dan penerangan di bidang kepemimpinan menggelar Musyawarah Nasional Kedaulatan Bangsa untuk menyongsong seabad Kemerdekaan. Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membuka kegiatan ini di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (26/10). “Munas diselenggarakan sebagai iuran pemikiran bagi bangsa dalam mempersiapkan masa depan yang jauh, seabad kemerdekaan Indonesia, 2045,” kata Sudirman.

Dia mengemukakan, pilihan musyawarah sebagai bentuk dari pertemuan akademis (academic meeting), dimaksudkan untuk memberikan pesan tentang pentingnya format musyawarah, sebagai cara Indonesia di dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

Sudirman menjelaskan, ada tiga masalah besar yang akan menjadi persoalan bangsa dan akan menjadi pembahasan pada acara ini. Ketiganya adalah: kesenjangan sosial-ekonomi, politik dan hukum yang masih belum sesuai dengan harapan warga, kohesi sosial yang terancam, serta tekanan globalisasi. “Masalah-masalah tersebut jika tidak diatasi secara mendasar, dikhawatirkan akan membawa pengaruh pada kualitas persatuan bangsa, dan pada gilirannya mempengaruhi kedaulatan bangsa,” urai Sudirman.

Agenda ini, lanjut Sudirman, yang hendak disorong ke depan oleh Munas. Dengan demikian, Munas ingin menyampaikan pesan tentang perlunya pikiran jauh, pikiran yang melampaui siklus (kalender) pemilu, pikiran yang mengacu kepada siklus republik (kehidupan berbangsa).

Hasil-hasil Munas, terang Sudirman, nantinya akan disampaikan kepada publik dalam bentuk penerbitan dan kegiatan-kegiatan konsultasi publik. Proses ini menjadi bagian dari langkah konkrit pelibatan publik luas. “Makin banyak pihak yang berpikir jauh tentang masa depan bangsa, akan makin baik, dan akan membuat kita makin optimistis menatap hari depan,” ujar Sudirman, yang juga bakal calon gubernur Jawa Tengah ini.

Sejumlah pakar dari bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang strategis lainnya akan hadir dan ikut menyampaikan pikirannya dalam Munas yang akan berakhir 27 Oktober 2017 ini. Di antara pakar yang hadir adalah Jimly Asshiddiqie, J Kristiasi, Faisal Basri, Refly Harus, Haedar Nashir, dan sejumlah intelektual bangsa lainnya. (son)