DENPASAR (Bisnis Jakarta) – Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan Rumah Sakit Bali Mandara tetap dibuka dengan tidak dilakukan acara seremonial launching, meskipun sempat didatangi warga Sanur, Denpasar, yang menuntut jatah 10 persen pekerja pada Sabtu (28/10).

“Saya mikir, rumah sakit sudah siap, izin operasional sudah ada, obat sudah siap, dokter sudah siap, mereka semua sudah dilatih,” kata Gubernur Pastika saat berbincang dengan para awak media, di Denpasar, Senin.

Dia menuturkan, tepat tengah hari usai ribuan warga Sanur menggelar aksi demonstrasi, Pastika didampingi Plt Direktur RSBM dr Bagus Dharmayasa dan staf RSBM saat itu menggelar acara persembahyangan.

Usai bersembahyang, barulah selubung RS milik Pemprov Bali itu dibuka. Namun, sebelum selubung RS dibuka, semua umbul-umbul dan bunga ucapan selamat telah disingkirkan. Pastika menyayangkan warga Sanur pada Hari Sumpah Pemuda tersebut tetap menggelar demo, padahal sehari sebelumnya sudah dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh warga setempat.

“Permintaan saya jangan demo, karena ini RS, RS itu termasuk yang tidak boleh didemo. Salah itu, saya tidak tahu persis pasalnya, tetapi itu bisa dipidana. Kalau orang mendemo RS, sama dengan mendemo rumah ibadah, itu ada pelanggaran, hati-hati, maka saya ingatkan,” ucapnya.

Dia menambahkan, RS juga tidak boleh didemo karena bisa berakibat tenaga medis dan tenaga kesehatannya stres, sehingga itu kurang baik. “Saya pikir saya sudah tenang. Malam itu, Jumat (27/10) saya dengar, mereka akan kumpul di Mertasari minta gubernur datang. Kalau tidak puas tetap akan demo. Pasti tidak puas kalau saya datang. Akhirnya saya minta dr Bagus tidak jadi launching, tutup pintunya, lihat saja apa yang terjadi,” ujarnya.

Pastika menambahkan, saat RS Pemprov Bali yang berstandar internasional dibuka, langsung sudah ada pasien anak kecil yang mengalami sakit panas dan dua wisatawan asing, serta ada pula permintaan ambulans. “Coba kalau nggak kita terima, orang itu mati, yang tanggung jawab siapa?” ucapnya mempertanyakan.

Terkait dengan isu jatah 10 persen pekerja di RSBM agar warga Sanur, menurut dia, hal tersebut bukan dijanjikan oleh tim dari pemprov setempat yang sebelumnya mengadakan sosialisasi untuk pembangunan RS itu. Namun merupakan permintaan warga Sanur sendiri. “Sekarang apa masih ‘juari’ atau percaya diri minta (jatah bekerja) setelah demo, masih punya muka?” ujarnya berseloroh.

Sebelumnya perwakilan warga Sanur, Kota Denpasar, yang menggelar aksi demonstrasi di depan Rumah Sakit Bali Mandara bersikukuh menuntut agar 10 persen dari formasi tenaga kerja di RS milik Pemprov Bali itu direalisasikan.

“Kami bergerak ke sini karena tidak ada hitam di atas putih. Kami capek dengan janji-janji, apa yang seperti dijanjikan kemarin. Masyarakat kami ingin kepastian,” kata Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ida Bagus Gede Sidharta Putra di sela-sela aksi damai tersebut, di Sanur, Denpasar, Sabtu (28/10).

Pihaknya akan menuntut terus sampai 10 persen, dengan dasar pertimbangan agar warga Sanur jangan sampai terdepak dari daerahnya sendiri? “Angka yang kami inginkan itu untuk kesejahteraan warga Sanur,” ucapnya. (grd/ant)