WATES (Bisnis Jakarta) – Seiring dibangunnya bandara baru New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) yang memudahkan wisatawan yang mau berkunjung ke Borobudur, pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga membangun jalan yang menghubungkan Borobudur dengan cara membelah Bukit Manoreh. “Saat ini kami sedang membangun infrastruktur vital dengan pembangunan jalan dari Kulon Progo menuju Borobudur dengan cara membelah Bukit Manoreh,” kata Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo saat menerima Presstour Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) di Wates, Sabtu (4/11).

Dikatakan Sutedjo, pembangunan jalan dengan membelah Bukit Manoreh sepanjang 65 km sudah mulai dikerjakan sejak tahun 2016. Hingga saat ini pembangunan jalan ini baru sekitar 9 km dan diperkirakan selesai pada tahun 2022 mendatang. “Pembangunanya sudah mulai tahun 2016 dan hanya terealisasi 6 km dan pada tahun 2017 baru selesai 3 km, dan kami targetkan tahun 2022 baru selesai,” tegasnya.

Sebenarnya, tambah Sutedjo, selama ini sudah ada jalan yang bisa menghubungkan Kulon Progo dengan Borobudur, namun kondisi jalan tersebut masih relatif kecil. Namun pemda ingin melebarkan jalan dan membangun jembatan serta membuat jalan baru sehingga mempermudah dan memperlancar arus lalu lintas dari dan ke Borobudur.

Ketika ditanyakan, pembebasan lahan sepanjang pembangunan jalan yang membelah Bikut Manoreh ini, Sutedjo mengatakan, hingga saat ini tidak ada masalah dalam pembebasan lahan pembangunan jalan ini. Karena masyarakat sangat antusias ingin memiliki jalan yang lebar, mereka tidak mempermasalahkan uang ganti rugi sudah ada atau belum. Apalagi harga ganti rugi lahan juga sangat tinggi bahkan tiga kali lipat dari harga yang ada.

Harga tanah di sekitar pembangunan jalan ini antara Rp 150 ribu hingga 200 ribu namun ganti rugi yang diberikan harga tanahnya menjadi Rp 800 ribu hingga 900 ribu per meter.
“Kalau masalah pembebasan lahan pembangunan jalan pembelahan Bukit Manoreh tidak ada masalah, walau dana ganti rugi belum cair. Masyarakat ingin punya jalan baru dan mereka terus mendorong Pemda untuk mempercepat pembangunan jalan tersebut,” tegasnya.

Menyinggung tentang pembangunan Bandara NYIA, Sutedjo mengatakan, untuk pembangunan bandara baru yang dilakukan pemerintah pusat dan Angkasa Pura I ini diharapkan selesai tahun 2019. “Ditargetkan bandara Kulon Progo ini tahun 2019 sudah bisa beroperasi,” tegasnya.

Sementara masalah pembebasan tahan bandara NYIA ini, Sutedjo mengatakan, untuk pembebasan tahan dinyatakan selesai, walaupun ada beberapa masyarakat yang masih menolak. Pasalnya telah dilakukan konsolidasi dan uang gantinya sudah diserahkan ke pengadilan. Nantinya akan dilakukan pemerintah upaya hukum dengan pemilik lahan bila tetap tidak bersedia maka setelah di pengadilan selesai maka tanah tersebut akan menjadi miliki negara. “Secara umum masalah pembebasan tanah sudah dianggap selesai, walaupun ada beberapa yang masih menolak namun uangnya sudah dititipkan di pengadilan,” tegasnya.

Sutedjo menambahkan, dana yang disediakan pemerintah untuk ganti rugi lahan untuk pembangunan bandara ini sebesar Rp 4 triliun.
Sementara untuk masalah relokasi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan bandara ini, juga dianggap selesai. “Untuk relokasi masyarakat tidak masalah, dan sedang proses, dan untuk masalah ini dianggap selesai,” tegasnya.

Wisman Naik

Sementara itu Kadispar Kulon Progo, Krissutanso mengatakan, dampak wisatawan ke Kulon Progo dari pembangunan bandara dan pembangunan jalan membelah Bukit Menoreh adalah peningkatan jumlah wisatawan. Pada tahun 2016 lalu jumlah wisatawan ke Kulon Progo sebanyak 110 ribu orang. Namun pada tahun 2017 ini diperkirakan meningkat hingga 300 ribu orang. Serta pada tahun 2018 diperkirakan akan mencapai 400 ribu orang. “Kami memperkirakan jumlah wisatawan terus bertambah, walau tidak banyak, karena dua pantai kami kena dampak pembangunan bandara, kami hanya berani memperkirakan peningkatan wisatawannya sekitar 100 ribu per tahun,” tegasnya.

Menurut Krissusanto, di Kulon Progo ada sekitar 40 destinasi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, seperti Nglliggo, Waduk Sermo, Kalibiru, Sidoharjko, Purwosari, Banjarsari, Banjarroya, Jatimulyo, Sidorejo, Purwaharjo.
Namun Krissusanto mengakui, masalah yang dialami di semua destinasi ini adalah masalah sumber daya manusia (SDM), karena kurangnya memadai, terutama untuk masalah bahasa.
Sementara untuk fasilitas, untuk beberapa destinasi sudah tersedia sekitar 220 homestay.

Untuk pengembangan homestasy ini ada 4 hotel besar telah melakukan pembinaan dan bekerjasama dengan pengelola homestay untuk menampung wisatawan yang ingin ke Kulon Progo. “Memang SDM kami masih kurang dalam pelayanan untuk wisatawan, namun saat ini ada 4 hotel besar telah melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan homestay serta telah bekerja sama untuk menampung wisatawan yang ingin melakukan kunjungan ke Kulon Progo,” paparnya.(son)