KPU Bali Ngotot Anggaran Dana Pilkada di Atas Rp200 M

DENPASAR (Bisnis jakarta) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali merasa anggaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada Bali 2018 di atas Rp200 miliar. Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memastikan tak bisa memotong anggaran pelaksanaan Pilkada Bali 2018 menjadi tinggal Rp155 miliar seperti permintaan jajaran DPRD provinsi setempat.

“Kalau menjadi Rp155 miliar, sudah kami pastikan tidak akan bisa, karena kebutuhan pilkada yang harus didanai itu sangat kompleks,” kata Raka Sandi usai menghadiri rapat dengan Pansus APBD Bali 2018 , di Denpasar, Senin.

Menurut dia, jika dipaksakan memotong anggaran Pilkada Bali dari yang telah ditetapkan sebesar Rp229,36 miliar lebih menjadi tinggal Rp155 miliar, nantinya akan diambilkan darimana berbagai kebutuhan biaya pelaksanaan pilkada.

“Idealnya sih kalau mau dilakukan pengurangan anggaran itu setelah ada penentuan calon peserta pilkada yakni untuk calon dari jalur perseorangan pada akhir November ini, dan penetapan calon dari parpol sekitar Februari 2018. Meskipun demikian kami menghormati segala proses ini,” ujarnya.

Raka Sandi mengemukakan sejumlah opsi dalam pertemuan tersebut, diantaranya yakni dilakukan pengurangan anggaran dari NPHD sebesar Rp229,36 miliar menjadi Rp213,75 miliar lebih.

Hal-hal yang dikurangi atau ditiadakan seperti estimasi jumlah pasangan calon dari unsur perseorangan dikurangi satu, pengurangan biaya perjalanan dinas, pengadaan pakaian seragam penyelenggara yang ditiadakan, meminimalisasi pengadaan bahan sosialisasi, peniadaan sosialisasi dengan memobilisasi pemilih, hingga sosialisasi di media cetak dan elektronik yang ditiadakan.

Opsi berikutnya yakni NPHD yang sudah ditandatangani tetap dilaksanakan secara konsisten oleh para pihak secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Opsi yang ketiga yakni dilakukan sharing anggaran. Jika dilakukan sharing murni, maka seluruh biaya Pilkada Bali di Kabupaten Klungkung sebesar Rp11 miliar, dan KPU Kabupaten Gianyar sebesar Rp17 miliar dibiayai masing-masing kabupaten. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan menjadi tinggal Rp185 miliar (Rp213,75 miliar dikurangi Rp28 miliar).

“Tetapi apabila hal ini dilakukan saat ini, akan berdampak terganggunya tahapan pemilihan di kedua kabupaten tersebut,” ucapnya.

Raka Sandi sangat berharap persoalan anggaran Pilkada Bali ini bisa segera tuntas sehingga pihaknya bisa fokus untuk melaksanakan tugas penyiapan penyelenggaraan Pilkada Bali 2018 dan sekaligus terkait tahapan Pemilu 2019.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti kajian jajaran DPRD Bali yang membandingkan realisasi penggunaan anggaran pilkada di daerah lain dengan perencanaan anggaran di Bali, karena semestinya yang dibandingkan itu sama-sama dari sisi perencanaan anggaran. (grd/ant)