JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Isu hangat soal surplus pilot di Indonesia terus bergulir, pihak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan diinformasikan mengeluarkan kebijakan yang dianggap memberatkan pihak sekolah penerbang. Oleh karena itu, Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia (PIP2I) berpendapat agar pemerintah tidak membesar besarkan soal ini dan biarkan mekanisme pasar yang bekerja. “Penyerapan pilot di Indonesia saat ini memang lemah, namun di akhir tahun 2017 dan 2018 mendatang diprediksi akan meningkat. Surplus pilot ini tidak perlu terlalu di heboh-hebohkan, biarkan mekanisme pasar yang bekerja,” kata Ketua PIP2I Karin Item usai diskusi di Jakarta, Rabu (29/11) malam.

Karin mengatakan, Kementerian Perhubungan tidak usah terlalu repot mengurusi hal-hal yang mengenai surplus ini, lebih baik membahas soal sisi safety saja. Ia mengtakan, pihaknya saat ini terus melakukan komunikasi dengan berbagai instansi terkait agar persoalan surplus pilot ini tidak menjadi bumerang bagi pendidikan penerbangan di tanah air. Masih banyak sektor aviasi Indonesia yang menjadi lapangan kerja bagi pilot lulusan sekolah penerbang Indonesia. “Harapan kami, kebijakan Kemenhub agar lebih memperhatikan standard dan best practice internasional, terutama untuk pendidikan penerbangan, kemudian juga diharapkan memberikan kepastian dan kemudahan berusaha di industri penerbangan, termasuk pendidikan penerbangan yang merupakan bagian dari rantai industri penerbangan. Selain itu, kami ingin pemerintah menaruh perhatian dan dukungan yang lebih besar bagi potensi aktivitas general aviation dan pendidikan penerbangan,” paparnya.

Sementara itu, pengamat penerbangan Gerry Soejatman menuturkan Surplus pilot kali ini merupakan temporer, bukan kali ini Indonesia mengalaminya, saat krisis moneter, sudah mengalami. Saat itu penyerapan 10 tahun baru selesai .
Nah surplus saat ini terjadi kenapa? Karena ada temporary market corrected, yang berujung daya serap pilot melememah. “Di Indonesia yang terjadi sesungguhnya yaitu gap yang terjadi antara apa yang diketahui para siswa sebelum masuk dan yang mereka ketahui setelah mereka lulus berbeda, setelah mereka lulus mereja memiliki CPL IR kebanyakan itu single engine, sedangkan maskapai butuhnya multiengine, dahulu bisa terima aja karena masih kekurangan pilot, namun sekarang sudah tidak bisa,” bebernya.

Gerry menambahkan, saat ini yang bisa dilakukan oleh sekolah penerbang yaitu menjamin mutu, biarpun itu tidak di publish, industri akan mengetahuinya, sekolah mana yang bagus.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI) Capt.Bambang Adisurya mengatakan, bahwa yang diperlukan oleh sekolah penerbangan saat ini yaitu memenuhi ketentuan pemerintah dan menjaga mutu kualitas lulusannya, kemudian melakukan kerjasama dengan operator-operator. Terkait surplus, ia menjelaskan bahwa di tahun 2018 nanti akan banyak pilot usia 65 yang akan pensiun. “Tentu kebutuhan pilot pada saat itu akan tinggi, namun yang paling penting adalah menjaga kualitas lulusan pilot yang sudah lama menganggur. Terkait ini, IPI mengadakan refreshing training bagi ab initio sehingga ilmu mereka tetap terjaga,” jelasnya.

Adapun PIP2I didirikan oleh 13 instansi pendidikan penerbangan swasta yaitu Deraya Flying School, Aero Flyer Institute, Alfa Flying School, Bali Widya Dirgantara, Nusa Flying International, National Aviation Management, Proflight Indonesia, Aviasi Solusi Prima, Genesa Dirgantara, Mitra Aviasi Perkasa, Dirgantara Aviation Engineering, Aviaterra Dinamika, dan Global Aviasi. (son)