SERAH TERIMA JABATAN - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru Robert Pakpahan (kiri) berjabat tangan dengan pejabat lama Ken Dwijugiasteadi saat serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (30/11). Presiden Joko Widodo menunjuk Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun. (Foto : Antara)

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru, Robert Pakpahan siap untuk membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan para Wajib Pajak.

“Secara umum, kami akan membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan terpercaya, karena patuh kepada pajak seyogyanya tidak terlalu sulit,” kata Robert seusai dilantik menjadi Direktur Jenderal Pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis.

Robert Pakpahan terpilih sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang sudah memasuki masa pensiun. Pada saat yang sama, Menteri Keuangan juga melantik Luky Alfirman sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menggantikan Robert Pakpahan.

Robert menjelaskan otoritas pajak siap untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif dan efisien serta mendorong tingkat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha guna meningkatkan kinerja sistem perpajakan tersebut.

Salah satu perbaikan proses bisnis itu adalah melakukan reformasi dalam sistem informasi untuk menekan jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh serta menciptakan sistem pemungutan yang lebih fair dan adil bagi Wajib Pajak.

“Sistem informasi sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak karena jumlah Wajib Pajak yang banyak di atas 30 juta dan jumlah informasi juga banyak, kita tidak bisa mengharapkan secara manual ini dikerjakan,” ujarnya.

Robert juga siap mengawal jalannya pembahasan revisi Undang-Undang terkait perpajakan yang saat ini sedang dan akan dibahas dengan DPR, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selain itu, pekerjaan rumah lainnya dalam jangka menengah panjang adalah mengawal persiapan pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) pada 2018 agar setiap informasi yang masuk dapat diolah otoritas pajak untuk menghasilkan penerimaan bagi negara.

“DJP harus mempunyai kesiapan dalam menerima informasi, mengolah dan meneruskan, sehingga setiap informasi yang masuk, validasi bisa dilakukan dengan tepat dan bila ditindaklanjuti bisa menghasilkan penerimaan yang baik,” kata Robert.

Dalam jangka waktu dekat, Robert memastikan akan mengawal realisasi penerimaan pajak 2017 dalam satu bulan terakhir, agar defisit anggaran bisa dipertahankan dan tidak melampaui proyeksi yang sudah ditetapkan sebesar 2,67 persen terhadap PDB.

Meski merupakan pejabat yang memulai karir di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, namun dalam lima tahun terakhir, Robert mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sejak 2013. (grd/ant)