DENPASAR (Bisnis Jakarta) – Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan di Bali mengoptimalkan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk segmentasi ritel dan mikro karena penyaluran hingga Oktober 2017 baru mencapai sekitar 73 persen dari plafon Rp5,3 triliun.

“Sebetulnya rugi juga jika KUR tidak tersalurkan, karena banyak sebetulnya pengusaha di Bali yang membutuhkan itu, tetapi karena beberapa hal, tidak tersalurkan semua,” kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah di Denpasar, Kamis (14/12).

Menurut Hizbullah, hingga Oktober 2017 KUR untuk ritel dan mikro di Bali baru mencapai Rp3,9 triliun dengan penyerapan paling banyak di Kota Denpasar mencapai Rp823,3 miliar.

Hizbullah memprediksi perbankan masih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan kredit kepada calon debitur mencermati situasi perekonomian global dan nasional yang dinilai masih belum menggembirakan.

Selain karena kondisi makro ekonomi tersebut, persyaratan untuk mendapatkan KUR juga ditengarai menyebabkan realisasi kredit usaha rakyat belum optimal. Ia menyebutkan persyaratan sebelumnya calon debitur KUR harus menggunakan KTP elektronik sedangkan belum semua calon debitur memiliki sistem kartu identitas tersebut.

Saat ini aturan tersebut, lanjut dia, sudah diperlunak yakni dapat mengajukan KUR dengan melampirkan surat keterangan KTP elektronik dari instansi berwenang. Syarat lain yang menyebabkan realisasi KUR belum maksimal yakni calon debitur tidak diperkenankan memiliki kartu kredit sebagai salah satu syarat tambahan tahun 2017.

Selain itu, adanya aturan calon debitur harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi pengajuan KUR dengan nilai di atas Rp25 juta, juga menyebabkan realisasi kredit itu terkendala. “Itu cukup menghambat untuk KUR ritel. Kami sebelumnya ada pertemuan dengan pemeritah daerah dan diusulkan agar NPWP baru bisa dilampirkan jika nilai kredit mungkin di atas Rp100 juta,” imbuhnya.

Sementara itu terkait rincian besaran alokasi KUR, OJK mencatat dari total plafon sebesar Rp5,3 triliun selama setahun di Bali, porsi plafon KUR ritel mencapai Rp1,28 triliun dan KUR mikro Rp4 triliun. Untuk KUR ritel, baru terealisasi hingga Oktober 2017 mendekati Rp1 triliun dan KUR mikro terealisasi Rp2,9 triliun. (grd/ant)