Mulai Februari, Gas 3 kg hanya untuk Pemegang KKS

TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Mulai Februari 2018, Pemerintah Pusat melalui Pertamina hanya akan melayani penjualan Gas Elpiji 3 Kg atau gas melon bagi golongan masyarakat tidak mampu atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pemkot Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pun telah mengeluarkan surat edaran himbauan Wali Kota agar para PNS dan pegawai di lingkungan Pemkot Tangsel untuk tidak lagi menggunakan elpiji 3 kg dan beralih menggunakan elpiji nonsubsidi lainnya.
“Sudah ada surat edaran Wali Kota untuk tidak menggunakan tabung 3 kilo, sudah sejak Desember dan sudah disampaikan ke masing-masing OPD. Dan nanti pemberlakuan mulai Februari ini akan ada surat edaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat lagi,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tangsel, Maya Mardiana.
Gas elpiji 3 Kg yang dijual bebas di pasaran saat ini sebetulnya sudah sering di sosialisasikan kepada masyarakat merupakan barang yang disubsidi pemerintah dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.
“Jadi kan memang sudah sering disosialisasikan yang 3 kilo itu disubsidi, namanya disubsidi pasti untuk golongan tidak mampu, makanya nanti kedepan yang tidak mampu ini akan menggunakan kartu KKS,” imbuhnya.

Maya menambahkan, saat ini pemerintah masih sulit memilah mana pembeli yang layak mendapatkan gas bersubsidi dan mana yang bukan. Akibatnya, konsumsi gas melon tersebut pun semakin meningkat setiap tahunnya dan juga menambah pengeluaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah. “Jadi nanti peruntukannya akan lebih jelas, karena sekarang belum semua (yang tidak mampu) memegang KKS jadi istilahnya orang siapapun bisa beli,” katanya.

Penerapan kartu KKS ini, sambung Maya merupakan program nasional, maka penentuan masyarakat yang nantinya akan mendapatkan kartu KKS ini sendiri sepenuhnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial melalui kantor Dinas Sosial Tangsel. “Penentuan nya oleh SK Menteri Sosial siapa nama-namanya (penerima KKS). Kita tinggal nunggu nanti himbauan dari Kementerian Sosial,” pungkasnya. (nov)