Kemdikbud : Kekurangan Guru di Sekolah Negeri Capai 733.000

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebutkan kekurangan guru di di sekolah negeri mencapai 733.000 guru. “Kami sudah menghitung untuk kekurangan guru, awalnya 988.000 guru. Namun setelah dihitung kembali, ada redistribusi guru, guru keahlian ganda dan guru multitingkatan juga dihitung maka kebutuhan guru kita di sekolah negeri sebanyak 733.000 guru,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Hamid Muhammad, di Jakarta, Jumat.

Hamid menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan kondisi kekurangan guru tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Jumlah guru yang kurang tersebut berada di semua tingkatan sekolah negeri mulai dari TK, SLB, SD, SMP, SMA maupun SMK.

“Tapi kemampuan negara tidak mampu mengangkat semuanya menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Saya dapat informasi dari teman yang di Kemenpan, yang akan diangkat sekitar 1,5 kali yang pensiun. Misalnya yang pensiun 62.000 guru, maka yang akan diangkat menjadi CPNS sekitar 93.000 guru. Separuh dari jumlah itu untuk menutupi guru yang pensiun,,” jelas Hamid.

Meskipun demikian, Hamid menjelaskan bahwa hal itu baru formulasi, berapa alokasinya akan ditentukan oleh Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. “Untuk alokasinya ditentukan oleh Kemenpan dan Kemenkeu, karena untuk mengangkat 100.000 guru sekarang, sama artinya mengangkat 200.000 guru pada masa lalu karena memperhitungkan tunjangan dan sebagainya,” papar dia.

Selain itu, Hamid juga berharap pada tahun ini akan ada pengangkatan guru produktif dan dapat direalisasikan pada tahun ini. Kemdikbud mencatat, kebutuhan guru produktif mencapai 94.553 guru.

Disinggung untuk pengangkatan guru honorer, Hamid mengatakan honorer mempunyai peluang sama untuk ikut serta dalam seleksi CPNS. Meski demikian, ia mengaku tak ada prioritas pengangkatan untuk guru honorer. Kemenpan RB menyebutkan rekrutmen CPNS akan dilakukan usai pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2018. (ant)