TUBAN (Bisnis Jakarta) – BNI mendapat mandat untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani penggarap lahan hutan melalui Program Perhutanan Sosial yang digagas oleh pemerintan. Penyaluran KUR tersebut dilengkapi dengan Kartu Tani dan perlengkapan pendukung produksi pertanian dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) serta program BUMN Cash For Work.

Sebelumnya, BNI menjadi bank pertama yang menyalurkan pembiayaan KUR dengan kerangka Program Perhutanan Sosial tahap pertama bagi petani penggarap di Probolinggo, Jember, Lumajang, Madiun, Tulungagung, dan Tuban. Di enam lokasi tersebut telah disalurkan KUR kepada 1.715 petani penggarap sebesar Rp10,443 miliar dengan total luas lahan 5.717 Hektar (Ha) di 6 kabupaten di Jawa Timur. Adapun petani yang menerima SK IPHPS dan KULIN-KK tahap pertama sebanyak 2.778 petani. BNI akan terus mendistrisbusikan KUR kepada sisa petani penggarap lainnya pada penyaluran KUR BNI tahap kedua nanti.

Presiden berpesan kepada petani agar jangan pinjam uang dari tengkulak.Lebih baik meminjam uang dari perbankan, terutama KUR, karena suku bunganya rendah, yaitu hanya 7%. “Dan kalau pinjam uang harus dikembalikan ya,” ujar Presiden saat berbincang -bincang denhan seorang petani asal Desa Ngimbang yang juga debitur KUR BNI.

Presiden mengingatkan kembali perihal pinjaman tersebut untuk menghentikan kebiasaan petani yang meminjam uang ke tengkulak. Kerugian meminjam uang ke tengkulak adalah harga jual petani yang ditekan pada saat panen.

Sebagai kelanjutan dari program tahap pertama, pada tahun 2018 ini, Program Perhutanan Sosial akan diperluas ke 3 Kabupaten, yaitu Malang, Blitar, dan Bojonegoro. Dengan demikian, total luas lahan Perhutanan Sosial yang didukung BNI seluas 14.713,5 Ha dengan total jumlah petani penerima SK sebanyak 11.921 orang.

Hasil pertanian yang dikembangkan oleh para petani penggarap lahan hutan tersebut mulai menuai hasil dengan ditandai oleh Panen Raya Jagung yang dilaksanakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9 Maret 2018). Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN RI Rini Mariani Soemarno, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, serta Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto.

Acara tersebut juga diikuti oleh ribuan petani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dari Tuban dan sekitarnya. Dalam acara ini dilakukan panen raya jagung hasil petani penggarap hutan penerima KUR di LMDH Ngimbang Makmur seluas 77,5 Ha. Penyaluran KUR, Kartu Tani, dan CSR BNI di Tuban merupakan acara penyerahan Program Perhutanan Sosial tahap ke-2 tahun 2018 di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh BNI.

Sebagai bentuk pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN RI menyelenggarakan program Cash For Work, yaitu program padat karya yang dimulai oleh Joko Widodo mulai Januari 2018. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Normalisasi Saluran Irigasi Tersier Pasca Banjir Bengawan Solo sepanjang 12 Kilometer (KM), untuk 5 Desa di Kecamatan Rengel. Dengan Tenaga sebanyak 500 orang dan Pengerasan jalan Desa Ngimbang sepanjang 1,1 Km untuk akses masyarakat desa hutan dengan Tenaga. Total anggaran yang disiapkan untuk Program Cash For Work ini sebesar Rp 225 juta yang beraasal dari sinergi BUMN (BNI, Bulog, Perhutani dan PTPN).

Sebagai percepatan program ini, BNI melengkapi dukungannya kepada masyarakat penggarap hutan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Malang dengan bantuan 2 Handtractor, 2 Pompa Air, Perbaikan sarana jalan, Peningkatan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al Busyro di Kabupaten Tuban, sedangkan di Kabupaten Bojonegoro diberikan bantuan 1 unit kultivator, 2 pompa air, 2 unit tracktor, 1 unit penanam, 3 unit pemipil, adapun bantuan yang disalurkan di Kabupaten Malang adalah 4 Mesin Cacah Porang dengan nilai total CSR yang tersalurkan senilai Rp 284 juta.

Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, untuk menjadi peserta program Perhutanan Sosial para petani harus berkelompok agar proses penanaman berkesinambungan. Setelah mendapatkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial, petani mendapatkan hak pengelolaan selama 35 tahun. Pemerintah akan melakukan evaluasi setelah 35 tahun. Apabila petani tersebut tidak mengoptimalkan lahan garapannya, maka hak pengelolaan akan diberikan kepada petani lain. “Pada panen jagung yang dihadiri oleh Presiden kali ini akan dihasilkan 33,7 ton jagung dari 7,5 hektar lahan atau 4,5 ton per hektar, dengan harga jual Rp 3.000 – Rp 3.200 / kg dan dengan pola panen kering, maka petani lebih diuntungkan, karena nilai jual lebih tinggi. Keuntungannya program Perhutanan Sosial ini ada sistem off taker dan bersifat kelompok, sehingga lebih berkelanjutan,” ujar Darmin.

Achmad Baiquni mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat penggarap lahan hutan, BNI dilibatkan sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan pembiayaan sekaligus mempercepat peningkatan literasi keuangan di kawasan hutan terutama lahan kritis atau lahan gundul sekitar hutan. Untuk itu, BNI mengajak para petani penggarap lahan hutan menjadi masyarakat yang aktif melakukan transaksi perbankan, dan mengubah mereka dari masyarakat yang bukan nasabah menjadi nasabah BNI.

Perhutanan Sosial
Program Perhutanan Sosial merupakan sebuah upaya sistematis yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga lahan-lahan yang selama ini kurang produktif akan lebih memberikan manfaat ekonomi kepada petani penggarap lahan hutan. Negara dalam hal ini hadir dalam bentuk pemberian SK Menteri LHK berupa IPHPS dan KULIN KK.

IPHPS dan KULIN KK tersebut menjadi dasar bagi BNI untuk menyaring masyarakat penggarap lahan yang layak menerima KUR dan Kartu Tani. Penyaluran kredit juga didukung oleh adanya pembeli siaga (offtaker) yang menjamin terserapnya hasil budidaya petani penggarap lahan di hutan.

Konsep Perhutanan Sosial dibangun agar mampu mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini akan dapat memberikan beberapa manfaat: Pertama, Kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap. Kedua, Petani dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan. Ketiga, Mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi. Keempat, Mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan. Kelima, berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan. Keenam, Mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2 hektar per orang). Ketujuh, masyarakat penggarap dapat memperoleh pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti. (son)