SEMARANG (Bisnis Jakarta) – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendorong Koperasi Unit Desa (KUD) kembali membangun kemitraan dengan Perum Bulog dalam pengadaan gabah/beras dari tingkat petani sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengadaan stok beras nasional.

Meningkatkan peran koperasi dalam hal pengadaan gabah/beras selaku Mitra Kerja Pengadaan Dalam Negeri (MKP DN) Perum Bulog akan membuat pendistribusian beras menjadi lebih mudah. “Koperasi harus diberdayakan kembali, di-reengineering kembali agar kita bisa mengembalikan lagi kepada fungsinya,” kata Deputi Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta saat Temu Konsultasi Peningkatan Produktivitas Koperasi di Sektor Riil di Semarang, Kamis (15/3).

Wayan menegaskan masih banyak koperasi yang menyerap gabah petani, belum menjalin kerja sama dengan Bulog. Selama ini gabah/beras yang dibeli dari petani, langsung dijual kembali oleh koperasi kepada pedagang.

Kegiatan ini mengundang 36 peserta dari 21 KUD pangan se-Jawa Tengah dan 52 peserta dari pengurus KPSP di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Turut hadir Kepala Perum BULOG Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah, Dinas Pertanian Prov. Jawa Tengah, Direktur Utama LPDB-KUMKM.

Pengurus KUD Patikraja Kabupaten Banyumas yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan testimoni terkait kemitraan dengan Perum Bulog Sub-Divre Banyumas dalam pengadaan gabah/beras sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang.

Pada kegiatan temu konsultasi dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 11 KUD yang bergerak di bidang pangan dengan enam Kepala Sub Divre Perum Bulog yang berada di Jawa Tengah. Ke 11 KUD tersebut adalah : PUSKUD Jawa Tengah, KUD Pringgodani Kab. Demak, KUD Anugerah Kab. Grobogan, KUD Sri Rahayu Kab. Purworejo, KUD Bayan Kab. Purworejo, KUD Patikraja Kab. Banyumas, KUD Tani Maju Kab. Banyumas, KUD Karya Handayani Kab. Kebumen, KUD Kramat Kab. Tegal, KUD Tani Jaya Kab. Blora, dan KUD Masaran Kab. Sragen. “Melalui penandatangan MOU tersebut, diharapkan KUD segera mempersiapkan diri untuk menjadi pemasok beras ke Bulog. Karena rata-rata koperasi tersebut bisa menyetorkan beras ke Bulog 500 – 700 ton/tahun. Itu jumlah yang potensial untuk meningkatkan stok beras nasional,” kata Wayan.

Di samping itu, Bulog akan melakukan pembinaan agar beras yang disetorkan ke Bulog dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Temu konsultasi tersebut juga membahas koperasi peternakan sapi perah (KPSP). Wayan menyampaikan agar KPSP dapat membuat terobosan diversifikasi usaha dalam usaha pengolahan berbahan baku susu segar dan menjalin kemitraan dengan Industri Pengolahan Susu (ISP).

Terdapat 69 KPSP yang masih aktif usahanya dibidang persusuan yang tersebar di 4 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. “Akan tetapi produksi susu segar dari peternak anggota KPSP stagnan bahkan cenderung menurun,” kata Wayan. (son)