JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan), dimana pada 2017, kerjasama kedua lembaga tersebut terbukti berhasil meningkatkan produksi jagung. “Kami sangat mengapresiasi kerjasama dengan Kementan karena terbukti nyata memberikan hasil yakni peningkatan kesejahteraanya umat,” ungkapnya saat acara “Road to Pesantren Agro” bertemakan Peran Serta PBNU dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Pertanian Untuk Mewujudkan Nawacita Kedaulatan Pangan Indonesia di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Selasa (20/3).

Hadir dalam acara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sesmenkop dan UKM Agus Muharram, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Dirjen Ketua PBNU Said Aqil Siradj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini. Said Aqil mengatakan berangkat dari keberhasilan itu, kedua pihak sepakat memperluas kerjasama penanaman jagung menjadi di lahan pesantren dibawah NU.

Untuk lebih meningkatkan keterampilan maupun kualitas produk budi daya komoditas jagung ini serta aspek lainnya seperti pembiayaan dll, pihaknya juga akan menggandeng Kemenkop dan UKM. “Makanya dalam forum ini, sengaja kami minta Kemenkop dan UKM memberikan wawasan dan pencerahan program apa yang nantinya bisa disinergikan,” jelas Said Aqil.

Mentan Amran mengatakan di tahun 2018 ini, Kementan akan melanjutkan kerjasama dengan PBNU. Dalam kerjasama ini Kementan memberikan bantuan budidaya jagung berupa benih dan pupuk seluas 100 ribu ha. “Kerjasama ini dalam rangka pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan ummat. Sebab produksi jagung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Amran.

Amran menerangkan produksi jagung di lahan seluas 100 ribu ha tersebut nilainya Rp 1,5 sampai Rp 2 triliun. “Indonesia memiliki potensi ekspor jagung ke negara tetangga yakni 4 juta ton. Nilainya mencapai Rp 12 triliun,” tambahnya.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram mengatakan Kemenkop dan UKM memiliki sejumlah program strategis maupun program kerjasama dengan Kementerian lain yang bisa dimanfaatkan/diakses oleh UKM, kelompok tani, koperasi yang memenuhi persyaratan. “Kemenkop dan UKM mendukung gerakan penanaman komoditas pertanian yang merupakan kerjasama PBNU dengan Kementerian Pertanian dan Kemendes PDTT ini,” ujar Agus.

Ia memaparkan, Kemenkop dan UKM memiliki PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) KUMKM di 53 Kabupaten/propinsi, yang bisa dijadikan semacam “Rumah Sakit” bagi Koperasi dan UMKM.

Di kelembagaan, Kemenkop dan UKM memiliki program bantuan bagi pendirian koperasi, dengan dana subsidi Rp 2,5 juta untuk pendirian akta koperasi ke notaris. Bagi koperasi dan UMKM yang butuh pelatihan juga disediakan dari pelatihan perkoperasian, kewirausahaan sampai vocational (ketrampilan).

Di daerah juga disediakan dana dekonsentrasi untuk program pelatihan ini, jadi tingggal menghubungi saja dinas koperasi setempat,” katanya. Agus menambahkan untuk pembiayaan, Kemenkop dan UKM memiliki LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dengan suku bunga pinjaman yang relatif murah (4,5 %/thn bagi UKM dan 7% untuk koperasi).

Selain itu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan bank BUMN dan BPD dan beberapa bank swasta, dengan bunga 7% pada 2018 ini. Bagi usaha mikro juga ada pembiayaan Ultra Mikro dengan suku bunga yang sangat murah, hanya 2,5%/tahun, yang merupakan kerjasama Kemenkop dan UKM dengan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). (son)