Dituding Menteri Paling Banyak Alihfungsi Hutan, Zulkifli Sebut untuk Tahura

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dituding sebagai mantan menteri yang paling banyak membebaskan kawasan hutan untuk perkebunan semasa menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Menhut di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dikabarkan sudah membebaskan lahan seluas 1,6 juta hektar yang diperuntukan bagi para pebisnis.

Menanggapi tudingan itu, Zulkifli Hasan mengaku izin pembebasan lahan yang ia tandatangani ketika menjadi Menteri Kehutanan adalah untuk program hutan tanaman rakyat. “Saya masih lihat datanya, karena zaman itu yang paling penting waktu itu, (bagi) saya adalah hutan tanaman rakyat (Tahura). Saya mencanangkan tiga juta berhasil, kita bagi mungkin 1,3 juta itu yang diteruskan sekarang sama Pak Presiden sebagai perhutanan sosial,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/3).

Zulkifli menjelaskan pembebasan lahan sebanyak itu difokuskan untuk perkebunan pohon tebu. Sebab, pertimbangannya ketika itu pemerintah saat itu menginginkan swasembada gula. “Kita dulu ingin ada swasembada gula. Di mana tanahnya tidak ada lagi, kalau satu juta ada di mana tanahnya? Yang ada itu tinggal di Papua,” kata Zulkifli.

Menurut Ketua MPR RI ini, pemerintah ketika itu memiliki program 300 ribu-400 ribu hektar lahan untuk perkebunan tanaman tebu, sisanya untuk memperluas lahan pertanian holtikultira lainnya. Tetapi, realisasinya tidak sesuai keinginan karena menanam gula ternyata tidak mudah dan rentan diserang hama. “Jadi hutan tanam gula tidak bisa. Jadi tidak bisa lanjut, juga pertanian tidak bisa lanjut karena infrastrukturnya belum ada. Tidak bisa lanjut juga karena orang-orangnya belum ada. Jadi nanti kita lihat lebih jelas. Ini kan respons karena Pak Amien toh,” tandasnya.

Seperti diketahui, hasil studi Greenomics Indonesia menunjukkan selama periode 2004-2017 kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta ha, atau 36 kali lipat dari luas daratan DKI Jakarta.

Sedangkan pada era Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan yang menjabat di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014, total memberikan izin penggunaan lahan seluas 1,64 juta ha atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta untuk pengusaha perkebunan.

Hasil studi juga menunjukkan lebih dari 2,2 juta hektar atau 90 persen dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.

Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Sedangkan izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di era Presiden Joko Widodo saat ini melalui Kepala BKPM, seluas 216 ribu ha, atau setara lebih dari 3 kali lipat luas DKI Jakarta.

Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia mengatakan data legal yang dikaji lembaganya itu atas sebaiknya perlu menjadi perhatian mantan Ketua MPR Amien Rais yang juga besan dari Zulkifli Hasan. “Ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” jelas Vanda.

Terkait pemberian izin alihfungsi lahan ini, Zulkifli Hasan tercatat pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses pengajuan izin alih fungsi lahan hutan untuk kasus alih fungsi lahan di Bogor, Jawa Barat dan kasus alih fungsi lahan di Riau. (har)