JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, performa ruas tol Tangerang dan Jagorawi makin jelek. Realitas tersebut dapat dilihat dari aspek Volume-Demand-to-Capacity (V/C) Ratio yang audah di atas 1. Padahal maksimal V/C ratio pada suatu ruas jalan maksimal hanya 0,85. Paling ideal adalah 0,5. “V/C ratio mencerminkan kecepatan rata-rata kendaraan. Semakin tinggi V/C rationya, semakin rendah kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tersebut. Alias semakin jelek performanya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (13/4).

Usai pembahasan Kesiapan Ujicoba Penerapan Paket Kebijakan Penanganan Kemacetan di Tol Jagorawi dan Tol Jakarta-Tangerang, Tulus mengatakan, karena aspek V/C ratio yang sangat tinggi maka kualitas SPM pada ruas jalan tol dimaksud sangat rendah, alias tidak mencapai target. “Ini jelas sangat merugikan konsumen,” tegasnya.

Seharusnya, jelas Tulus, jalan tol yang dibayar harus paralel dengan kualitas pelayanan. Bahkan seharusnya ruas jalan tol yang V/C rationya lebih dari 1, maka sudah tidak bisa dinaikkan tarifnya. Kalau perlu tarifnya diturunkan.

Ia mengatakan, kebijakan ganjil genap harus diimbangi dengan kompensasi angkutan umum yang memadai. Sehingga ganjil genap tidak merugikan konsumen karena konsumen ada sarana transportasi alternatif untuk bepergian.

Instrumen ganjil genap, kata Tulus, seharusnya bersifat sementara, bukan permanen. Secara regulasi, instrumen pengendalian lalu-lintas yang sudah mempunyai dasar hukum kuat adalah Electronic Road Pricing (ERP), atau jalan berbayar.

Maka, Tulus mendesak, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) harus mulai menggodog dengan serius implementasi jalan berbayar, terutama jika LRT/MRT sudah beroperasi. Tanpa di-back up instrumen pengendalian traffic di ruas-ruas utama menuju Jakarta, maka LRT/MRT tidak akan laku, minim penumpang.

Ia juga mendesak, Polri memonitor bahkan memberikan sanksi bagi truk yang berjalan di lajur kanan atau tengah. Sebab faktanya kendaraan truk tidak mampu mencapai kecepatan minimal, yakni 60 km per jam. “Kendati jumlah truk tidak signifikan, namun karena pergerakannya di bawah rata-rata maka mengakibatkan kemacetan lalu-lintas yang signifikan,” jelasnya. (son)