Pengembangan TOD di Daerah Penyangga Jakarta Mampu Kurangi Kemacetan

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Berbagai upaya mengurai kemacetan di Jakarta terus dilakukan pemerintah. Mulai dengan penerapan ganjil – genap di jalan tol, pembangunan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development -TOD) wacana penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing – ERP), sampai penerapan tarif tol progresif atau Electronic Road Collector (ERC).

Setelah memulai ujicoba ganjil-genap jalan tol, pemerintah berencana mengembangkan 47 kawasan berorientasi transit (TOD) di Jabodetabek, sebagai salah satu upaya jangka panjang menekan penggunaan kendaraan pribadi. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap masyarakat beralih ke angkutan massal seperti Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan sebagainya.

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna menilai pembangunan kawasan berorientasi transit oleh pemerintah dapat mengurangi pengguna kendaraan pribadi, jika sarana TOD menjamin kenyamanan warga. “Jika TOD dikembangkan di daerah pinggiran atau daerah penyangga ibukota yang arahnya ke dalam kota, saya kira hal itu dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, selama sarana yang disediakan menjamin kenyamanan,” katanya.

Pemerintah menargetkan 1,2 juta orang akan berpindah dari kendaraan pribadi jika kereta ringan (LRT) sudah beroperasi. Menurut Yayat, hal itu bisa saja terjadi jika sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tunggu, terminal dan akses untuk mencapainya mudah dan nyaman.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2015, jumlah kendaraan pribadi di DKI Jakarta lebih dari 18,6 juta unit. Pengguna angkutan umum di Ibu kota baru mencapai 24 persen. Sedangkan pergerakan orang di Jabodetabek mencapai 47,5 juta hingga 50 juta orang. Setiap hari, ada 1,4 juta pelaju dari daerah sekitar Ibu Kota. Kecenderungan perluasan di wilayah Jabodetabek yang pesat, secara signifikan meningkatkan biaya transportasi, mengurangi tingkat mobilitas, dan menurunkan kualitas hidup.

Yayat menambahkan, sedikit banyaknya jumlah masyarakat yang beralih tergantung jumlah penduduk dan wilayah yang dilayani. “Tod seharusnya dapat mengintegrasikan antarmoda. Jika ini bisa diwujudkan, tentu akan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum,” jelasnya.

Upaya mengajak warga beralih ke angkutan umum akan semakin efektif tergantung dengan jaringan pada simpul dan daerah pelayanan. “Kemungkinan yang berpindah dengan adanya TOD ini kita anggap saja sekitar 20 sampai 30 persen dari perjalanan warga Jabodetabek yang mencapai 50 juta perjalanan,” kata dia.

Di satu sisi ia menilai manfaat TOD cukup besar. Selain dapat mengatasi masalah lalu lintas, juga berpotensi menumbuhkan perekonomian kawasan. Ke depan akan terjadi redistribusi fungsi, menjadikan wilayah luar jakarta sebagai kawasan bisnis, perkantoran dan sebagainya.

“Manfaatnya sangat banyak, multifungsi.  Bisa dikembangkan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, atau kegiatan publik lainnya. Dengan model mixed used, orang bisa merasakan membeli apartemen hadiahnya kereta api karena (akses) bisa langsung kereta api,” jelasnya. Ia mencontohkan Singapura.

Keberadaan TOD akan membuat perjalanan dan waktu semakin efektif. “Orang tak perlu lagi beli mobil, mikirin bayar parkir mobil, juga lebih efektif waktu, efektif dalam perjalanan. Tetapi TOD jangan dimonopoli oleh pengembang besar,” Yayat menambahkan. Meski demikian, Yayat menilai kerjasama antara pemerintah dan swasta, bagus dalam pengembangan TOD. Karena untuk kepentingan infrastruktur publik, kerjasama yang dilakukan bisa melalui Public Private Partnership, atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Menurut Yayat, keberadaan TOD mampu menjawab tantangan pengelolaan sistem transportasi dan hunian di masa depan, dengan catatan para pihak memperhatikan pemberdayaan dan kemampuan masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki tempat tinggal di kawasan tersebut. Karena itu, ia mengapresiasi rencana pemerintah mengembangkan TOD di daerah pinggiran.  (grd)