JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Wacana pergantian rumah dinas anggota DPR diganti dengan uang tunjangan mendapat penolakan dari internal DPR sendiri. Salah satunya dari Anggota DKomisiPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo.

“Kok rumah dinas DPR ada dan sudah diperbaiki malah minta diganti dengan uang. Sekarang yang perlu dilakukan penertiban rumah dinas yang nggak sesuai dengan penggunaannya. Itu yang penting,” kata Roy Suryo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/4).

Usulan anggaran pengadaan rumah dinas diganti dengan tunjangan perumahan disampaikan pimpinan DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan nantinya anggaran rumah dinas diberikan dalam bentuk uang tunjangan seperti anggaran rundin anggota DPRD DKI Jakarta.

Selama ini, sebanyak 560 anggota DPR yang ada tidak memperoleh uang tunjangan rundis karena sudah menempati rumah dinas milik DPR di Kompleks Perumahan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Namun, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, akan ada penambahan sebanyak 15 anggota DPR untuk anggota DPR untuk periode selanjutnya.

Oleh karena itu, selain pertimbangannya adalah pemerintah tidak perlu lagi dibebani anggaran pemeliharaan rumah dinas DPR yang tinggi. Apalagi dari pembicaraan dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi, rumah dinas tersebut jarang ditinggali anggota DPR.

Saat ini ada dua kompleks perumahan anggota DPR, yakni di Kalibata, Jakarta Selatan, dan di Pos Pengumben, Ulujami, Jakarta Barat. Roy yang asal Yogyakarta menempati rumah dinas di Pos Pengumben.

Bamsoet mengatakan DPR sendiri hanya menyampaikan usulan dan menyerahkan kepada pemerintah apakah setuju atau tidak dengan usulan tersebut.

Usulan tersebut sudah disikapi pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan keberetannya dengan usulan tersebut. “Rumahnya ada kok diganti uang gimana sih. Kalau saya loh ya, sempat 20 tahun (menjadi anggota DPR selama 4 periode) saya pakai rumah dinas begitu. Saya punya rumah dinas gak saya pakai gak masalah. Saya kira itu hak setiap anggota. Terus mau diapain rumah ini (rumah dinas di Kalibata dan di Pos Pengumben). Dijual nggak mungkin itu aset negara,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyarankan sebaiknya rumah dinas yang ada digunakan sebaik-baiknya. “Saya kira yang sudah ada mari kita manfaatkan dengan baik, yang sudah ada minta sesuatu lagi, yang sudah ada mau diapain,” ucapnya.

Sikap penolakan dari pemerintah itu didukung Roy Suryo. “Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan uang kembali, karena bagaimanapun juga pemerintah sudah secara baik merenovasi Kompleks Rumah Dinas tersebut (di Tahun 2009 lalu),” kata Roy yang pernah menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). (har)