Pemerintah Didesak Selesaikan 46 Pembangkit Listrik

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Ketua DPR RI menyoroti belum terealisasinya 46 proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) sejak disetujui pada 2017. Ke 46 pembangkit listrik itu terancam mandek karena tidak memiliki kepastian pendanaan.

“DPR dan Komisi XI DPR mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak perbankan, mengingat perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) untuk pengembangan pembangkit listrik EBT sulit mendapatkan pendanaan dari pihak bank,” ucap Bambang Soesatyo di Kompleke Parlemen, Jakarta, Kamis (26/4).

Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo juga mendorong Komisi VII DPR sebagai kementerian terkait untuk bekerja keras dan mendorong Kementerian ESDM melakukan pengecekan kredebilitas IPP serta meninjau ulang perjanjian IPP tersebut. “Agar ke depannya dapat lebih selektif dalam menentukan IPP yang berkualitas,” imbuhnya.

Komisi VII DPR juga dininta mendesak PT. PLN (Persero) melakukan pengawasan terhadap IPP tersebut untuk menyelesaikan penuntasan pendanaan (financial close) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Antara lain peneyeleasian proyek sejak 12 bulan setelah PPA ditandatangani.

Selain itu, juga melakukan seleksi terhadap IPP yang tidak mampu mengembangkan pembangkit listrik EBT, guna mewujudkan program Pemerintah untuk mengoptimalkan Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik dan Tarif Tenaga Listrik yang terjangkau oleh masyarakat.

Seperti diketahui 46 pembangkit listrik yang terancam mandek itu merupakan bagian dari 70 PPA dari EBT yang telah ditandatangani PT PLN dengan para pelaku usaha pengembang listrik swasta (IPP).

Sebelumnya, Djoko Rahardjo Abu Manan, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN, mengungkapkan hingga kini PLN mencatat baru tiga pembangkit listrik yang ranpung dari 70 PPA pembangkit yang ditandatangani pada 2017, yaitu PLTMH, PLT Bioenergi dan PLTA.

Untuk yang memasuki tahap konstruksi total ada 17 pembangkit listrik, terdiri dari 10 PLTMH, empat PLT Bioenergi, dua PLTA serta satu PLTP. Untuk pembangkit yang telah masuk dipersiapan konstruksi ada empat, seluruhnya adalah PLTS.

Dari 46 pembangkit listrik, sebagian besarnya adalah PLTMH sebanyak 38, kemudian lima PLT Bioenergi, dua PLTS, serta satu PLTA. (har)