KULIAH UMUM –Mendagri, Tjahjo Kumolo saat menyampaikan materi Kuliah Umumnya, di Gedung Auditorium Rektorat Kampus IPB Dramaga Bogor.

BOGOR  (Bisnis Jakarta) –  Mentri Dalam Negari (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo menyampaikan Kuliah Umumnya, di hadapan ratusan mahasiswa dan civitas Institut Pertanian Bogor (IPB),  dengan tema “Pembangunan wilayah perbatasan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan bangsa”, di Gedung Auditorium Rektorat Kampus IPB Dramaga Bogor, Rabu, (02/04).

Pengelolaan wilayah perbatasan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan suatu bangsa. “Hal ini karena terkait langsung dengan upaya penegakkan kedaulatan negara, penegakkan pertahanan dan keamanan negara, pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan. Disamping, tanggungjawab kita dalam membangun daya saing warga masyarakat perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat Negara tetangga,” papar Tjahjo Kumolo.

Politisi PDI-P itu mengatakan, pengelolaan perbatasan negara mengandung dua dimensi yakni “Pengelolaan Batas Wilayah Negara” (border line) dan “Pembangunan Kawasan Perbatasan” (border area). “Secara bersama-sama, kedua aspek tersebut menentukan wajah negara kita dalam berhadapan dengan negara-negara tetangga. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak kalangan kampus, seperti IPB ini ikut berkkontribusi positif dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan NKRI,” kata Tjahjo.

Dalam rangka kedaulatan pangan, pemerintah membangun kawasan pertanian terpadu melalui cetak sawah baru di Kalimantan Barat dengan luas 1.782 hektar dengan target produksi padi 3.809 ton. Di Papua membuka lahan luas 2.841 hektar dengan produksi padi 8.523 ton. Berikut juga pembangunan pertanian terpadu melalui pengembangan pertanian organik terintegrasi dengan penggemukan sapi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur seluas 500 hektar. “Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi dan terpadu, kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap,” paparnya.

Rektor IPB, Dr.Arif Satria, mengaku sangat antusias dan menyambut positif rencana kerjasama tersebut dalam membantu percepatan pembangunan di daerah perbatasan Indonesia. “IPB dalam perannya sebagai lembaga perguruan tinggi negri di Indonesia, tentu sangat berkepentingan dalam hal ini. Untuk itu kami sangat menyambut positif MoU kerjasama BNPP dengan IPB ini. Kami akan menerjunkan para mahasiswa, dosen dan peneli IPB di wilayah-wilayah perbatasan untuk mendorong tercapainya target percepatan pembangunan di sana. Dan IPB siap untuk itu,” tegas Rektor IPB, Dr. Arif Satria. (bas)