MOJOKERTO (Bisnis Jakarta) – BNI memperluas dukungan pembiayaan kepada petani tebu. Kali ini, pembiayaan kepada petani tebu tersebut menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seremoni penyaluran KUR dilakukan secara simbolis kepada tiga petani tebu binaan PTPN X dan BNI yang dilaksanakan di tengah kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno ke Mojokerto, Kamis (17/5).

Hadir menyaksikan penyaluran KUR tersebut Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, serta CEO BNI Wilayah Surabaya Muhammad Jufri.

BNI siap membiayai para petani tebu dengan skema KUR Linkage melalui Koperasi PTPN dan skema One on One. Dimana skema linkage merupakan kerjasama antara BNI, Koperasi, dan PTPN. Pada skema linkage, koperasi mengajukan permohonan kredit ke BNI, lalu Koperasi meneruspinjamkan kredit kepada petani. Koperasi menjadi offtaker yang mengakomodir hasil panen petani untuk disetorkan ke pabrik gula untuk dilakukan penggilingan.

Setelah terjual PTPN melakukan penyetoran hasil pembayarannya ke rekening koperasi di BNI setelah dikurangi kewajiban koperasi di BNI dan yang terakhir pembayaran kewajiban Koperasi ke BNI oleh PTPN. Sementara itu untuk skema one on one sama seperti linkage namun perbedaannya adalah petani yang telah mendapat rekomendasi dari pabrik gula yang bisa mengajukan kredit ke BNI.

Hingga 11 Mei 2018, BNI telah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 6,85 triliun. Penyaluran tersebut setara 50,76% dari target KUR yang akan disalurkan BNI pada tahun 2018 sebesar Rp 13,5 triliun.

Catur Budi Harto menuturkan, langkah ini merupakan bagian dari dukungan BNI terhadap program-program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi serta mensejahterakan petani. Pada tahap awal pembiayaannya, BNI memberikan pembiayaan kepada 197 petani dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 1,5 miliar.

Sebagai bentuk pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN menyelenggarakan program Cash For Work atau Program Padat Karya Tunai, yaitu program Padat Karya yang dimulai oleh Joko Widodo mulai Januari 2018. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah.

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Normalisasi Saluran Irigasi sepanjang 2 Kilometer (KM), di Desa Mojosarirejo di Kecamatan Gedeg. Dengan tenaga sebanyak 500 orang. Total anggaran yang disiapkan untuk Program Padat Karya Tunai ini sebesar Rp 150 juta yang berasal dari sinergi BUMN (BNI, PTPN X, dan PTPN XII).

Pada kesempatan yang sama, HIMBARA dan BUMN Menyalurkan Program Corporate Social Responsibility berupa dana perbaikan untuk Tempat Ibadah, Sekolah, Sarana dan prasarana Desa yang seluruhnya berada di Desa Mojosarirejo dengan total sebesar Rp 250 juta. (son)