JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meyakini tidak pernah ada pikiran dari Anggota maupun Dewan Pengarah berpikir soal gaji yang akan diterima ketika masuk dan terlibat dalam lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penegasan disampaikan Ahmad Basarah terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Persoalan muncul karena diketahui Ketua dan Anggotanya memperoleh gaji di atas Rp 100 jutaan/bulan.

“Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebutpun menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Kesemuanya tugasnya tidak diukur dengan sekedar persoalan gaji,” tegas Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (28/5).

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) kemudian berubah menjadi lembaga setingkat kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 28 Februari 2018, Megawati bersama anggota Dewan Pengarah lainnya dan Kepala serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP tersebut belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara.

Selain Megawati yang duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah terdapat juga sejumlah tokoh daru berbagai unsur lainnya yaitu Try Sutrisno (mantan Wakil Presiden), Ahmad Syafii Ma’arif (budayawan/ mantan Ketua Umum PP Muhamadiyah), KH. Said Aqil Siradj (Ketua PBNU), KH. Ma’ruf Amin (Ketua Umum MUI Pusat), Muhammad Mahfud MD (Pakar Ilmu Hukum Tata Negara/mantan Ketua MK).

Anggota Dewan Pengarah lainnya Sudhamek (Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia/Pengusaha sukses), Andreas Anangguru Yewangoe (Pakar Teologi Kristen/Anggota Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor) serta Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum PHDI Pusat). Selain sebagai anggota, di BPIP tokoh dari Bali ini menjabat sebagai Sekretaris. Sedangkan duduk sebagai Kepala BPIP adalah Yudi Latief.

Dari Perpres yang beredar diketahui Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp112.548.000, Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp100.811.000, Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp76.500.000, Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp63.750.000, Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp51.000.000, Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp36.500.000.

Namun, Basarah kembali menegaskan Megawati dan tokoh-tokoh lainnya, tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat materi. Tugas yang dijalankan sebagai Dewan Pengarah yang sangat padat semata karena harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila karena sebagai lembaga baru.

Oleh karena itu, penjelasan pemerintah dan para menteri terkait sangat penting agar opini publik tidak digiring ke arah penghancuran wibawa lembaga BPIP yang peran dan tanggung jawabnya sangat vital untuk pembangunan mental ideologi Pancasila bangsa Indonesia. “Saat ini bangasa kita sedang menghadapi ancaman ideologi-ideologi trans-nasional yang sedang beroperasi di Indonesia secara terstruktur, sistematis dan masif,” ingat Basarah yang juga Wakil Sekjen DPP PDIP.

Senada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini tidak pernah ada pikiran dari Anggota maupun Dewan Pengarah berpikir soal gaji apalagi meminta gaji dari kedudukannya di BPIP. “Peran Ibu Mega sebagai mantan presiden bukanlah peran orang gajian tapi peran negarawan untuk menjadi simbol pembinaan ideologi bangsa,” sebut Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen.

Ia juga memastikan Megawati tidak pernah tau tentang jumlah gajinya sebagai Ketua BPIP, bahkan ada atau tidak ada gaji yang diterimanya. “Pasti bukan beliau yang minta kemungkinan besar ini adalah kelakuan orang tertentu yang ingin merayu Ibu Mega dengan cara yang salah,” imbuhnya. (har)